Trawlmediaindonesia.id
Jakarta- Dunia ketenagakerjaan kembali tertimpa musibah. Kali ini Wakil Menterinya terciduk KPK terkait pengurusan Sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ini terjadi setelah beberapa bulan sebelumnya 8 pejabatnya termasuk mantan Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja tersangkut pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Terkait hal ini, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat merasa prihatin , usai menghadiri rapat di Sekretariat KSPSI di Jakarta, Jumat (22/8/25) dia mengatakan kalau ada pergantian sebaiknya Wamenaker diisi oleh Perempuan saja karena banyak sekali permasalahan tenaga kerja yang menimpa kaum buruh perempuan.
"Kalau dari intermal ada Indah Anggoro Putri yang saat ini menjabat Dirjen PHI dan Jamsos. Kalau dari luar ada Sunarti, Nining Elitos, Mirah Sumirat dan Emelia Yanti yang semuanya adalah pejuang-pejuang buruh perempuan yang tidak kenal lelah", ungkap Jumhur
Adapun apakah calon Wamenaker itu dari internal atau dari luar, kata Jumhur tidak masalah asalkan bisa dalam satu koordinasi dengan Menterinya karena penanggungjawab utama di Kementerian adalah Menterinya.
Menurut Jumhur bila itu terjadi, kita seperti diingatkan kembali bahwa Menteri Perburuhan Indonesia yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK. Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949
"Jadi sangat layak sekali kalau Presisen Prabowo memberi porsi Wakil Menteri pada perempuan untuk ikut memimpin Kementerian Ketenagakerjaan setalah 80 tahun Indonesia merdeka", pungkas Jumhur
