Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal, mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (19/10/2026). Kedatangannya bertujuan menuntut penyelesaian dua persoalan sengketa lahan.
Dalam kunjungan tersebut, Hercules menyampaikan tuntutan terkait lahan Arjuna Bowling di Jakarta Barat serta lahan seluas 65 hektare yang dikaitkan dengan PT Summarecon.
Hercules mengungkapkan, kedatangannya merupakan upaya meminta pertanggungjawaban Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid terkait persoalan tersebut.
"Sehingga hari ini kehadiran kami di sini untuk menagih Menteri ATR, saudara Nusron Wahid, yang sekarang ini sedang dipanggil-panggil KPK, lari ke mana, tidak tahu," kata Hercules dalam video yang diunggah melalui akun Instagram GRIB Jaya, Selasa (20/10/2026).
Ia menjelaskan, kedatangannya diterima oleh perwakilan Kementerian ATR/BPN. Dalam pertemuan itu, GRIB Jaya menyampaikan dua tuntutan yang berkaitan dengan status dan legalitas lahan.
Tuntutan pertama menyangkut lahan Arjuna Bowling di Jakarta Barat. Hercules meminta agar dokumen yang disebutnya sebagai HD Arjuna Bowling dibatalkan.
Sementara itu, tuntutan kedua berkaitan dengan lahan seluas 65 hektare yang dikaitkan dengan PT Summarecon. Hercules meminta agar status hak guna bangunan (HGB) atas lahan tersebut dikembalikan menjadi sertifikat hak milik (SHM).
"Minta untuk ada HD Arjuna Bowling Jakarta Barat minta dibatalkan, terus yang kedua minta juga Summarecon yang HGB 12 HGB dari hak milik dari hak milik dirubah menjadi HGB, minta untuk dikembalikan ke haknya sebagai sertifikat hak milik seluas 65 hektar milik ahli waris PT Summarecon," ujarnya.
Hercules Klaim Miliki Bukti Legalitas
Hercules menegaskan, pihaknya memiliki dokumen dan bukti legalitas yang menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan tersebut. Namun, ia menilai bukti-bukti yang dimiliki selama ini belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya dari jajaran Kementerian ATR/BPN.
"Hari ini kami datang Kementerian ATR karena kami punya legalitas dan bukti yang benar, tapi selama ini para petinggi di Kementerian ATR maupun petinggi-petinggi di sini semua diabaikan," kata Hercules.
Selain menyoroti penyelesaian sengketa lahan, Hercules juga mengkritik kualitas pelayanan di lingkungan kementerian tersebut. Ia membandingkan perlakuan terhadap masyarakat yang membawa dokumen legalitas dengan pihak yang menurutnya datang membawa uang yang tidak sah.
"Tapi kalau datang membawa uang haram, pakai tas-tas, di sini kasih karpet merah. Kalau masyarakat datang dengan membawa legalitas yang sebenarnya dia punya, tidak pernah dilayani dengan baik," ujarnya.
Hercules menyebut kehadirannya secara langsung merupakan bentuk kekecewaan terhadap pelayanan yang selama ini dirasakan masyarakat. Ia berharap persoalan yang disampaikan dapat memperoleh perhatian serius dari pihak kementerian.
"Kenapa hari ini aku yang datang langsung di sini, ya? Karena masyarakat Indonesia sudah bosan, tidak asing lagi lihat muka saya, Hercules. Karena saya datang ini karena ini sudah benar-benar terang, benar-benar terang, makanya kami datang," tuturnya.
Hingga berita ini disusun, tuntutan Hercules tersebut menjadi sorotan terkait penyelesaian sengketa lahan Arjuna Bowling dan lahan 65 hektare yang dikaitkan dengan PT Summarecon. Klaim mengenai legalitas lahan dan permintaan perubahan status hak atas tanah tersebut masih memerlukan verifikasi berdasarkan dokumen pertanahan serta penjelasan dari pihak-pihak terkait.
(Red)
