Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Aliansi Buruh dan Masyarakat Sipil di Indonesia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran kepemimpinan dalam inisiatif perdamaian Gaza melalui Board of Peace (BOP). Langkah ini dinilai krusial agar dominasi Amerika Serikat dalam konflik tersebut dapat diimbangi oleh perspektif Indonesia.
Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan bahwa Indonesia memiliki hak moral dan sejarah untuk memimpin BOP. Jika kepemimpinan tunggal tidak memungkinkan, mereka mengusulkan format Co-Chair atau ketua bersama antara Indonesia, Amerika Serikat, dan unsur negara lainnya.
"Kita tahu Amerika itu bagian dari masalah dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Kita curiga kalau diserahkan begitu saja kepada Amerika, maka apa yang diharapkan bangsa Indonesia tidak tercapai," ujar Jumhur, usai konferensi di Jakarta Selatan, Selasa (17/2/2026).
Menolak Relokasi Warga Gaza
Selain masalah kepemimpinan, para buruh menyoroti rencana rekonstruksi Gaza. Mereka dengan tegas menolak ide relokasi sementara warga Gaza ke negara lain selama masa pembangunan. Mereka mendesak agar pembangunan dilakukan tanpa mengusik keberadaan warga lokal di tanah mereka sendiri.
Lebih lanjut, Aliansi Serikat Buruh meminta agar proses pembangunan kembali Gaza melibatkan tenaga kerja lokal.
"Pembangunan di Gaza dibangun oleh khususnya pekerja-pekerja atau buruh dari Gaza, atau setidak-tidaknya dari Palestina," tegasnya.
Untuk mengawal tuntutan ini, sekitar 22 hingga 23 federasi buruh berencana menggelar "Pawai Akbar" setelah hari raya Idul Fitri. Aksi ini direncanakan akan mengisi sepanjang jalan Jenderal Sudirman hingga Thamrin, Jakarta, sebagai bentuk dukungan nyata bagi kemerdekaan Palestina dan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional.
Selain aksi turun ke jalan, pihak buruh juga akan bersurat ke jaringan internasional dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk menggalang dukungan luas.
