Trawlmediaindonesia.id
Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menyatakan pemerintah akan mencarikan jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan tanah Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tanah BMD yang dimaksud di antaranya berada di kawasan Cilincing hingga Plumpang.
Menurut Nusron, penyelesaian tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemprov DKI Jakarta.
“Pekerjaan rumah (PR) masih ada yang lain, yaitu selanjutnya kita menyelesaikan tanah-tanah BMD, tanah-tanah Provinsi DKI Jakarta yang sudah telanjur puluhan tahun diduduki masyarakat,” kata Nusron di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Jumat (13/2).
.Nusron menyampaikan, sudah ada skema yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk BMD di Cilincing. Kementerian ATR/BPN berencana untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) yang dimaksudkan agar aset negara tetap terjaga, sementara masyarakat yang telah lama menempati lahan tidak serta-merta harus direlokasi.
“Sehingga aset negaranya tidak hilang, tetapi masyarakat tidak perlu diusir,” ujar Nusron.
Dia menjelaskan, opsi tersebut dipilih untuk menghindari persoalan hukum sekaligus meredam dampak sosial apabila dilakukan pengosongan lahan.
“Karena kalau sudah telanjur diduduki, repotnya adalah kalau nanti dihibahkan, Pak Pramono Anung dan saya suatu hari bisa diperiksa oleh APH (Aparat Penegak Hukum). Tapi kalau kemudian diusir, isu kemanusiaannya menjadi luar biasa. Karena itu, jalan tengahnya adalah HGB di atas HPL,” katanya.
Selain Cilincing, Nusron menyebut penyelesaian tanah yang tercatat sebagai BMD juga tengah difokuskan pada kawasan Plumpang yang dinilai memiliki kompleksitas tersendiri, terutama terkait rencana penataan buffer zone untuk kepentingan penyimpanan bahan bakar milik Pertamina.
“Nah, tinggal nanti ini isu Plumpang; bagaimana kita terbitkan HGB di atas HPL atau ada solusi lain, karena itu akan dijadikan buffer zone untuk kepentingan storage (penyimpanan) dari Pertamina. Ini isu yang sangat luar biasa. Ini PR kami bersama dengan Pak Gubernur DKI,”pungkasnya.
