Bogor – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Fase Kedua periode tahun 2026-2029 kepada Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Kegiatan ini bertujuan menggandeng OMS untuk turut serta berperan aktif dalam mengoptimalkan implementasi.
"BNPT selaku inisiator dan penanggung jawab utama kebijakan RAN PE sangat membutuhkan dukungan serta peran aktif OMS. Mengingat mandat Presiden melalui RAN PE Fase Kedua menuntut komitmen kolektif untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, optimal dan berkesinambungan dalam memitigasi ancaman ekstremisme," jelas Sekretaris Utama (Sestama) BNPT Bangbang Surono, A.k., M.M., CA., ChFA., CRMP., saat membuka sosialiasi secara daring pada Jumat (24/4).
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Dionisius Elvan Swasono, S.Sos., M.Si., mengajak seluruh OMS untuk mulai merumuskan bentuk penguatan kolaborasi fase kedua dan mendukung percepatan pembentukan RAD PE.
"Setiap bentuk kontribusi masyarakat sipil sangat berguna untuk memperkuat implementasi kebijakan. Kita sudah bisa mulai merumuskan bentuk penguatan kolaborasi seperti apa yang kita mau. Kami juga mendorong daerah untuk segera memiliki RAD PE dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana mandat regulasi," ucapnya.
Sementara itu, Perwakilan organisasi SeRVE Indonesia, Dete Aliah, menyambut baik langkah ini. Ia menyatakan komitmen kelompok masyarakat untuk mendampingi pemerintah daerah agar target penyusunan aturan tersebut tercapai tepat waktu.
Selain dukungan regulasi, para aktivis juga mengusulkan penguatan kapasitas aparatur daerah. Mereka menekankan pentingnya pelatihan ulang mengenai pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan agar pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih dalam dan seragam.
Melalui kolaborasi ini, BNPT dan organisasi masyarakat berkomitmen untuk mengembangkan program yang menyentuh akar rumput, mulai dari sosialisasi kebijakan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
(Wly)
