Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian nasional sebagai strategi utama memperkuat konektivitas dan menurunkan biaya logistik, terutama di luar Pulau Jawa.
Pernyataan itu disampaikan AHY saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan jaringan kereta api di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) yang digelar di Stasiun Tanah Abang, Rabu (22/4/2026).
Menurut AHY, pembangunan jaringan kereta lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya di sektor infrastruktur dan konektivitas.
“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar AHY.
Ia menilai, ketimpangan pembangunan transportasi berbasis rel di Indonesia masih cukup besar dibanding negara lain. Karena itu, dibutuhkan langkah strategis yang terencana serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” lanjutnya.
AHY juga menyoroti kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional yang masih rendah, yakni sekitar 4 persen untuk angkutan penumpang dan hanya 1 persen untuk logistik.
“Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission,” tegasnya.
Selain itu, ia menyinggung adanya kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian yang masih cukup lebar.
“Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama,” katanya.
Dalam pengembangan wilayah, AHY menjelaskan setiap pulau memiliki kebutuhan berbeda. Sumatera membutuhkan penguatan jaringan yang sudah ada, Kalimantan memerlukan pembangunan dari awal, sementara Sulawesi perlu integrasi dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.
“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas,” jelasnya.
Untuk mewujudkan target penambahan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer dan reaktivasi jalur, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp1.100-Rp1.200 triliun hingga tahun 2045.
“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” ujarnya.
AHY juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung transportasi publik melalui alokasi anggaran yang lebih seimbang.
“Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” ucapnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa pembangunan perkeretaapian harus terintegrasi dengan tata ruang dan pusat pertumbuhan ekonomi.
“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak,” tutupnya.
Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan lembaga, antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Arif Satria, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BP BUMN Amminudin Ma'ruf, serta Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin.
(Ris)
