Bogor- Ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme terus mengalami perubahan pola dan memanfaatkan berbagai ruang, termasuk lingkungan keluarga dan ruang digital. Kondisi tersebut menuntut upaya pencegahan yang lebih komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Sebagai upaya memperkuat pencegahan, Pemerintah melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2026–2029 terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk membangun masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berdaya tahan terhadap paham radikal serta ekstremisme berbasis kekerasan.
Dalam implementasinya, penguatan peran perempuan menjadi salah satu aspek penting. Perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun ketahanan keluarga dan komunitas, sekaligus menjadi agen perdamaian yang berkontribusi dalam menanamkan nilai toleransi, mendukung deteksi dini, serta memperkuat resiliensi masyarakat terhadap berbagai bentuk radikalisasi.
“Penguatan peran perempuan juga sebagai ibu menjadi semakin strategis, tidak hanya sebagai kelompok yang perlu dilindungi dari dampak ekstremisme, tetapi juga sebagai agen perdamaian yang berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga dan komunitas, mendukung deteksi dini, serta membangun resiliensi masyarakat terhadap berbagai bentuk radikalisasi.” Jelas Sekretaris Utama BNPT, Dr. Bangbang Surono, A.k., M.M., CA., ChFA., CRMP., saat membuka kegiatan Kenduri Perdamaian RAN PE 2026-2029, yang digelar oleh The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia bersama Working Group on Women and PCVE (WGWC) secara daring, Kamis (18/6).
Sekretaris Utama BNPT juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi RAN PE tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, tokoh perempuan, dan generasi muda.
Sementara itu, Country Representative AMAN Indonesia sekaligus Steering Committee WGWC, Dwi Rubiyanti Kholifah, menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme, khususnya perempuan, melalui layanan pemulihan yang berkelanjutan.
“Korban sebenarnya bukan hanya persoalan mendapatkan kompensasi tetapi korban pasca terkena bom banyak mengalami perubahan secara psikologis dan secara fisik , jadi harus memastikan bahwa mereka mendapatkan akses dukungan pemulihan secara komprehensif”katanya.
Melalui implementasi RAN PE 2026–2029, BNPT bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, inklusif, serta berdaya tahan terhadap ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
( Hms BNPTRI / Wly )
