Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Apa jadinya jika keluarga buruh yang hidup pas-pasan justru dinyatakan "sejahtera" hanya karena angka dalam sistem pendataan terbaru berbasis desil atau DTSEN?
Persoalan ini disorot Gerakan Buruh SIGAP JAKARTA setelah puluhan orang tua mendatangi Sekretariat SIGAP JAKARTA di Sekretariat SBSI '92, Jumat (22/8/2026). Ratusan bahkan ribuan anak dari keluarga buruh terancam kehilangan akses beasiswa KJMU-DKI Jakarta karena keluarganya masuk Desil 6, kategori kelompok menengah.
Desil 6 menjadi penyebab mereka tidak bisa lagi menerima bantuan dana pendidikan KJMU. Padahal sebelumnya mereka telah memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.
"Mereka itu dari keluarga buruh harian lepas. Kerja serabutan, mulai tukang ojek, tukang jahit hingga merabot masjid," ujar Sunarti, Ketua Umum SBSI '92 sekaligus Presidium Buruh SIGAP Jakarta.
"Pendapatan mereka minim, sehingga mahalnya biaya kuliah tidak terjangkau. Sementara anak-anak mereka sudah lolos dan diterima di perguruan tinggi," lirih Sunarti.
Data Tak Sesuai Realita
Pemprov DKI Jakarta memiliki program KJMU bagi anak dari keluarga kurang mampu. Penyaluran berbasis DTSEN/Desil dan akan memasuki tahap II pada September 2026.
SIGAP Jakarta mengapresiasi perluasan anggaran dan penerima manfaat KJMU. Namun mempertanyakan efektivitas seleksi penerima.
"Kami meragukan itu. Dari yang terkonfirmasi saja, ada 150-an keluarga tak mampu yang tergeser dan tidak menerima KJMU. Entah berapa banyak lagi di luar sana," kata Achmad Ismail alias Ais dari Konas GeberBUMN, Presidium SIGAP Jakarta.
Budi dari Forum Pejuang KJMU menambahkan, berdasarkan penelusuran SIGAP JAKARTA, anggaran KJMU TA 2026 dipangkas dari Rp399 miliar menjadi Rp349 miliar. Pemangkasan ini berpotensi menambah panjang daftar keluarga tak mampu yang kehilangan beasiswa.
Sudah tercatat 2 mahasiswa DO dan 1 mahasiswa cuti akademik karena terlempar dari KJMU.
"Lalu siapa yang bertanggung jawab atas putus kuliah anak-anak keluarga tak mampu yang sudah diterima kuliah tahun ajaran kemarin dan saat ini?" tegasnya.
Aksi ke Pemprov DKI
SIGAP JAKARTA menyatakan akan menggeruduk Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan PDIP selaku partai pengusung pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI saat ini.
"Kami menuntut evaluasi total sistem DTSEN/Desil agar tidak lagi menjebak keluarga miskin dalam kategori sejahtera," tutup perwakilan emak-emak orang tua mahasiswa di Sekretariat SIGAP JAKARTA.
(Ida)
