Trawlmediaindonesia.id
Kota Bekasi – Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Saluran Rutin Tersier Kota Bekasi (Rehabilitasi Turap Jl. Malabar RT 06/RW 09, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat) diduga banyak kejanggalan
Pasalnya, kegiatan yang selenggarakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi dikerjakan oleh PT. Parama Arta Prasada dengan nilai anggaran RP. Rp189.671.755,05
Sejumlah temuan di lapangan dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait, terutama menyangkut pemasangan besi tulangan pondasi penahan tembok turap.
Karena, di saat awak media monitor dilokasi pekerjaan, rakitan besi tulangan (sekang) atau cincin pembesian per segmen ditemukan berjarak diameter 22-24 hingga 25 sampai 26 sentimeter, sedangkan untuk tulangan panahan tembok turap seharusnya berjarak diameter 15 sentimeter.
Selain besi tulangan, ditemukan juga penggunaan batu bekas dengan cara di oplos, parahnya lagi, kondisi bawah pondasi masih terlihat tumpukan air sehingga dilakukan pengecoran tampa dilakukan penyedotan terlebih dahulu.
Justru ini menjadi pertanyaan, terkait struktur yang semestinya mengikuti gambar kerja dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Menurut Fari Rangga, Pemerhati Pembangunan infrastruktur Kota Bekasi, terkait pekerjaan turap, dirinya menilai, berdasarkan kaidah teknis untuk jarak maksimal sekang atau cicin pembesian 15 sentimeter agar struktur kolom kuat.
Ia juga menyoroti pengecoran pondasi turap, yang tetap dilakukan meski kondisi bawah masih tergenang air. Menurutnya, kalau cara kerjanya seperti itu bisa berpotensi menurunkan daya ikat dan kekuatan struktur,"kata Fari kepada media Sabtu, (8/8/2026).
Pemasangan tulangan dan pondasi, masih kata Fari Rangga, seharusnya terlebih dahulu diverifikasi oleh konsultan pengawas, apakah sudah sesuai gambar dan spesifikasi teknis atau belum. Kalau ini diabaikan risikonya adalah kegagalan kontruksi.
Dirinya pun menduga, adanya pengurangan spesifikasi teknis (spec down) pada pekerjaan pembesian turap tersebut,"ujar Fari.
Analisis kebutuhan material harus didasarkan pekerjaan yang sebenarnya. Kalau tidak, ada potensi penyimpangan pada pekerjaan ini.
Maka dari itu, Dinas BMSDA Bidang Sumber Daya Air harus diaudit kegiatan kontraktor yang menggunakan PT. Parama Arta Prasada, , apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai spesifikasi yang terpasang di lapangan atau tidak,"tegas fari.
Ia juga meminta Inspektorat Kota Bekasi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memeriksa seluruh dokumen pengadaan dan pemesanan material proyek Rehabilitasi Turap Jl. Malabar RT 06/RW 09, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat,"pungkasnya.
(Spn)
