Bekasi – Kinerja PT. Alma Karya Sejahati selaku pelaksana proyek Konsolidasi Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Paket 41, yang berlokasi jalan, BOULLEVARD rt 01 RT 02 sampai RT 03 di RW 25, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, menjadi sorotan publik. Proyek dengan nilai kontrak Rp278.620.829, Tahun Anggaran 2026, Nomor SP: 620.01/06.0028.1.036/SP/DBMSDA-SDA/2026/67195758 ini menuai pertanyaan serius atas kualitas pelaksanaannya.
Sorotan muncul setelah ditemukan dugaan pelaksanaan pemasangan saluran U-Ditch di lapangan tidak mengacu pada Kerangka Acuan Kerja, gambar kerja, maupun prosedur teknis yang seharusnya berlaku dalam pekerjaan konstruksi.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, proses pemasangan U-Ditch dilakukan pada area galian yang masih berupa tanah, tanpa terlebih dahulu dipasang lantai kerja. Bahkan di beberapa titik, air masih terlihat menggenang di dasar galian saat elemen saluran dipasang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai kesiapan dasar galian serta pengendalian mutu pekerjaan sebelum elemen konstruksi ditempatkan.
James Selvin Simar Juntak dari Laskar Merah Putih selaku pemerhati pembangunan infrastruktur Kota Bekasi menegaskan bahwa lantai kerja merupakan bagian krusial dalam persiapan pemasangan U-Ditch.
"Kalau memang benar U-Ditch langsung dipasang dan air masih menggenang tanpa dilakukan lantai kerja, ini patut dipertanyakan," ujar James kepada Trawlmediaindonesia.id, Selasa (22/10/2026).
Menurutnya, persiapan dasar yang memadai mutlak diperlukan untuk menjaga kestabilan posisi U-Ditch, memastikan elevasi sesuai perencanaan, serta meminimalkan risiko pergeseran atau penurunan konstruksi di masa mendatang.
"Dasarnya harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk mencegah pergeseran konstruksi. Kalau fakta di lapangan memang tidak dilakukan sesuai standar, tentu harus dipertanyakan," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa proyek yang menggunakan uang negara wajib mengedepankan aspek mutu, kualitas, keselamatan konstruksi, serta kepatuhan terhadap spesifikasi teknis yang telah disepakati.
"Jangan hanya mengejar waktu penyelesaian, tetapi tahapan penting yang menentukan usia dan kekuatan konstruksi justru diabaikan," ungkapnya.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kualitas dan ketahanan konstruksi, yang berpotensi menurunkan fungsi dan umur layanan sistem drainase tersebut di masa depan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kontraktor maupun dinas terkait metode pelaksanaan pekerjaan tersebut. Masyarakat berharap instansi berwenang segera melakukan pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh, agar proyek yang menggunakan anggaran daerah dapat berjalan sesuai standar, berkualitas, dan memberikan manfaat maksimal bagi warga.
(Spn)
