-->
  • Jelajahi

    Copyright © Trawlmediaindonesia
    Best Viral Premium Blogger Templates

    BNPT dan Aparat Penegak Hukum Perkuat Sinergi, Pastikan Kesinambungan Deradikalisasi Sejak Tahap Penahanan

    trawlmediaindonesia
    Kamis, 19 November 2026, 08:38 WIB Last Updated 2026-11-19T01:38:34Z

    Trawlmediaindonesia.id

    Jakarta - Upaya penanggulangan terorisme membutuhkan penanganan yang terpadu sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka hingga menjalani pembinaan dan kembali ke tengah masyarakat. Untuk memastikan kesinambungan proses tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat koordinasi lintas lembaga bersama aparat penegak hukum dan jajaran pemasyarakatan dalam penanganan tahanan perkara tindak pidana terorisme.


    Penguatan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi yang membahas hasil identifikasi dan penilaian awal, proses bisnis pelayanan tahanan, serta integrasi sistem database pemasyarakatan di Rutan Cikeas, Selasa (17/11/2026).


    Kegiatan ini melibatkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Densus 88 AT Polri, Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri, Rutan Mako Brimob Cikeas, Rutan Polda Metro Jaya, Rutan Kelas I Depok, dan Bapas Kelas II Bogor.


    Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam membangun kesinambungan penanganan perkara terorisme. Setiap lembaga memiliki tugas dan kewenangan berbeda, namun memerlukan keselarasan mekanisme kerja, pertukaran informasi, serta koordinasi yang jelas agar proses penanganan dan pembinaan dapat berjalan secara terintegrasi.


    Deputi Bidang Deradikalisasi BNPT, Irjen Pol. Arif Makhfudiharto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa penanganan tahanan perkara terorisme memerlukan pendekatan khusus yang disesuaikan dengan status hukum dan kondisi masing-masing individu.


    “Penanganan tahanan terorisme memiliki karakteristik tersendiri karena masih berada dalam proses hukum dan membutuhkan pelayanan khusus, perawatan, serta pengamanan sesuai dengan status hukum dan kondisi masing-masing individu,” katanya.


    Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan untuk memastikan bahwa proses penanganan tidak berjalan secara parsial. Koordinasi sejak tahap awal akan membantu menghubungkan kebutuhan penanganan hukum dengan proses identifikasi, penilaian, hingga pelaksanaan program deradikalisasi.


    “Oleh karena itu diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap tahapan penanganan dapat berjalan secara selaras sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi,” tegasnya.


    Dalam pelaksanaan program deradikalisasi, BNPT menerapkan tahapan identifikasi dan penilaian yang dimulai sejak seseorang berstatus tersangka. Proses ini dilanjutkan dengan identifikasi dan penilaian terhadap terdakwa maupun terpidana. Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu dasar untuk memahami kebutuhan dan menentukan pendekatan pembinaan yang tepat.


    Selanjutnya, program deradikalisasi dilaksanakan melalui tahapan rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Rangkaian ini diarahkan untuk mendukung perubahan pemahaman dan sikap, penguatan wawasan kebangsaan, serta kesiapan individu untuk kembali berpartisipasi secara positif di tengah masyarakat.


    Dari perspektif pemasyarakatan, koordinasi lintas lembaga juga diperlukan untuk memastikan pelayanan dan pembinaan berjalan berkesinambungan sesuai tahapan proses hukum.


    Kasubdit Administrasi Pelayanan Tahanan dan Anak Ditjenpas, Davy Bartian, Bc.IP., S.Sos., menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menghubungkan proses penahanan, penegakan hukum, pembinaan selama menjalani masa pidana, hingga persiapan reintegrasi sosial.


    “Sinergi ini diharapkan agar hasil dari pembinaan atau penanganan kasus terorisme mulai dari ditahan, diproses, dibina sampai dengan yang bersangkutan kembali ke masyarakat bisa berhasil dengan baik,”ungkapnya.


    Melalui forum koordinasi ini, sejumlah aspek strategis menjadi fokus pembahasan bersama. Di antaranya mekanisme penyampaian hasil identifikasi dan penilaian awal sebagai lampiran berkas perkara, pemetaan proses bisnis pelayanan tahanan terorisme, serta pembagian peran dan kewenangan masing-masing instansi.


    Selain itu, forum juga membahas kebutuhan integrasi sistem database pemasyarakatan di Rutan Cikeas untuk mendukung pertukaran informasi dan koordinasi antarlembaga. Pembahasan tersebut diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi serta rencana tindak lanjut yang dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas masing-masing instansi.


    Melalui penguatan kolaborasi ini, BNPT bersama seluruh pemangku kepentingan mendorong penanganan perkara terorisme yang lebih terpadu, terukur, dan berkesinambungan. Upaya tersebut sekaligus menegaskan bahwa deradikalisasi bukan semata-mata proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan rangkaian upaya bersama yang perlu dipersiapkan sejak tahap awal penanganan hingga reintegrasi sosial.


    (Wly )

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini