TRAWL MEDIA INDONESIA.ID
BEKASI-Himpunan Pengembangan Ekosistem Alkes Indonesia (HIPELKI) menyelenggarakan Kongres Nasional Pertama di Jakarta dengan tema "HIPELKI : Katalisator Transformasi Ekosistem Kesehatan Menuju Ketahanan dan Kemandirian A/kes."
"HIPELKI dibentuk hampir setahun yang lalu sebagai jawaban dari kesenjangan yang belum terjembatani di antara unsur-unsur ekosistem alkes, sehingga langkah menuju kemandirian alkes tidak mulus" ujar Ketua Umum HIPELKI, dr. Randy H. Teguh, MM di kegiatan Kongres yang diadakan di Auditorium Gedung Ojo Radiat, Poltekkes Kemenkes, Kota Bekasi. (29/8/24).
Menurut Ketum HIPELKI pandemi covid-19 kemarin rantai pasok tradisional tidak mampu mendukung ketahan alat kesehatan.
"Pandemi Covid-19 telah membuktikan bahwa keberadaan rantai pasok tradisional saja tidak mampu mendukung ketahanan alkes, karena itu diperlukan pembentukan suatu sistem organik yang bisa bergerak cepat dan fleksibel, yaitu ekosistem alkes. Pada masa dan setelah Pandemi Covid-19, Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Perindustrian Rl- terus berusaha mendorong kemajuan industri alkes dengan membuka berbagai kesempatan untuk meningkatkan penggunaan alkes dalam negeri dan mendorong kegiatan ekspor."tutur nya
HIPELKI apresiasi dan mendukung upaya pemerintah dalam hal meningkatkan produksi alkes
"HIPELKI mengapresiasi dan mendukung upaya ini, tetapi -bila kita kita belajar dari negara lain yang telah lebih dulu mandiri seperti Cina, Korea, India dan Taiwan , industri alkes hanya dapat berkembang bila terbentuk ekosistem alkes yang kuat dan lengkap."tuturnya .
Mengutip pendapat Prof. Rhenald Kasali dalam program Intrigue pada bulan Juli 2024 yang lalu, Randy menyebutkan bahwa saat ini Indonesia masih berfokus untuk membangun pabrik alkes dan melakukan proteksi, tetapi belum berfokus untuk membangun industri alkes, karena fakta membuktikan bahwa pembangunan ekosistem di sekitar pabrik alkes masih terseok-seok.
"Saat ini Indonesia belum memiliki bahan baku dan komponen alkes serta sarana lab uji yang memadai untuk mendukung operasional pabrik alkes secara efektif dan efisien, sehingga harga alkes dalam negeri sulit bersaing dengan alkes impor, selain itu, kolaborasi antara peneliti dan pengusaha untuk melakukan penguasaan dan pengembangan teknologi juga masih jauh dari harapan, meskipun Kementerian Kesehatan R I telah berinisiatif untuk menjembatani kedua unsur ini dengan meluncurkan Pedoman Hilirisasi Penelitian Alkes Nasional pada tanggal 19 Januari 2024 yang lalu."sebutnya.
Rendy menyayangkan pada kenyataannya produksi alkes dalam negeri masih banyak keterbatasan.
"Saat ini kita masih harus menerima kenyataan bahwa produk alkes dalam negeri masih tergantung kepada bahan baku, komponen dan teknologi impor, sehingga yang terbangun justru adalah kemandirian semu (pseudo- resiliency) yang sangat berbahaya untuk masa depan ketahanan alkes, " .
Rendy berharap di pemerintahan yang baru tetap konsisten untuk membangun ketahanan kemandirian alat kesehatan.
" Semua unsur pemerintah perlu bekerja sama untuk membangun ekosistem alkes dan HIPELKI akan mengambil peran yang strategis untuk menjadi katalisator, di pemerintah yang baru tetap konsisten untuk membangun ketahanan kesehatan melalui kemandirian alkes, karena alkes sebagai pendukung layanan kesehatan memiliki posisi yang strategis, meskipun dari segi bisnis memiliki nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor lain seperti (contohnya) industri pertambangan.
Untuk membangun kemandirian alkes, kita harus memiliki paradigma yang tepat yaitu bahwa suatu negara yang tidak memiliki ketahanan kesehatan dapat mengalami keruntuhan dalam bidang-bidang esensial lain, termasuk bidang ekonomi."harapnya.
Saat ini hanya sekitar 500 pabrik alkes yang masih bertahan dari sekitar 800 pabrik alkes yang ada saat Pandemi Covid-19, dan hal ini patut dikhawatirkan karena mengindikasikan bahwa pembangunan pabrik alkes masih merupakan tindakan reaktif yang tidak berkelanjutan , hal ini juga akan menambah beban ekonomi yang sudah terjadi akibat badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi akhir- akhir ini pada beberapa sektor industri lain.
