TrawlmediaIndonesia.id
Jakarta- Dibawah Erick Thohir BUMN di nilai tidak lebih baik. Hal tersebut dikatakan H. Sutisna, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA) yang menilai, bahwa sebenarnya masyarakat sangat menaruh ekspektasi besar diawal penujukan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo, agar BUMN menjadi lebih baik karena latar belakang Erick Thohir sebagai seorang professional yang berpengalaman dalam memajukan korporasi besar. Namun kenyataannya malah sebaliknya.
Pelopor pembela hak para karyawan BUMN ini pun mengatakan, bahwa dari terungkapnya berbagai masalah hukum di BUMN menunjukkan, bahwa kinerja pengelolaan dan pengawasan yang menjadi tugas utama seorang Menteri BUMN tidak dapat dilaksanakan Erick dengan baik.
Kita semua mencatat, Erick Thohir cenderung menggunakan BUMN sebagai panggung politik untuk menaikkan elektabilitas dia menjelang Pilpres 2024 lalu”, ucap H. Sutisna, Kamis 24/4/2025.
“Mulai dari ATM Bank Himbara yang menampilkan wajahnya, poster-poster Erick Thohir yang tersebar di Stasiun Kereta Api dan Bandara, hingga program rekruitmen bersama BUMN yang dikemas seolah program Erick Thohir pribadi yang telah menyerap lapangan kerja untuk menggaet suara para “Fresh Graduated’ sebagai pemilih pemula”, terangnya.
Tidak sampai di situ, H. Sutisna pun mengungkapkan catatan lain dari sepak terjang Erick Thohir yang dinilainya tidak relevan dan tidak sesuai dengan arah perubahan yang sedang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Kita semua mencatat, Erick Thohir cenderung menggunakan BUMN sebagai panggung politik untuk menaikkan elektabilitas dia menjelang Pilpres 2024 lalu”, ucap nya , Kamis 24/4/2025.
Dalam catatan merah kita juga tertulis, bagaimana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disuntikkan Erick itu tidak efektif meningkatkan kinerja finansial BUMN penerima PMN”, tegasnya.
“Hal ini menunjukkan, bahwa Erick Thohir telah gagal dalam merencanakan PMN maupun pelaksanaannya, sehingga negara yang seharusnya bisa mendapatkan keuntungan dari deviden menjadi tidak mendapatkan nilai apapun, sehingga investasi negara pada BUMN berupa PMN tidak berhasil”, ungkapnya.
Ketum FSP BUMN IRA ini pun menilai, bahwa ‘Trust Publik’ kepada BUMN semakin rendah di era Erick Thohir, karena banyak permasalahan hukum yang bergulir karena Erick Thohir sendiri yang membuatnya.
Seperti melaporkan penyelewenangan di BUMN pada APH, dimana dia sendiri yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan tersebut, karena tidak melakukan pengawasan dengan baik”, beber H. Sutisna.
“Laporan Erick Thohir tersebut hanya menjadi panggung bagi dirinya, untuk mendongkrak popularitasnya di mata publik, namun mengorbankan trust publik pada BUMN”, sambungnya.
“Oleh karena itu, Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya meminta, agar Bapak Prabowo Subianto Presiden RI, untuk segera mengganti Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, demi mengakselerasi tujuan – tujuan nasional khususnya mencapai Asta Cita Presiden Prabowo Subjanto”, tandasnya
