TRAWLMEDIAINDONESIA.ID
TMI (Jakarta) — Jakarta Institut mendukung penuh inisiatif anggota DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, yang mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka secara transparan data penerimaan dan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Minggu (10/08/25).
Menurut Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institut, dana CSR selama ini merupakan sumber yang strategis untuk membantu pembiayaan berbagai program pembangunan tanpa membebani APBD. Namun, masalahnya adalah transparansi pengelolaan dana tersebut yang belum memadai, sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi anggaran dan pemborosan.
“CSR itu sebenarnya potensi emas yang selama ini belum tergali secara optimal karena kurangnya keterbukaan data. Tanpa transparansi, kita bisa saja melihat program yang sama dibiayai dua kali—misalnya pengadaan CCTV yang bisa jadi dianggarkan oleh OPD dan juga lewat dana CSR,” ujar Agung Nugroho.
Dia menambahkan, keterbukaan informasi bukan hanya soal kejujuran pengelolaan dana, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Kalau Pemprov DKI serius ingin mengelola dana CSR dengan baik, mereka harus berani membuat portal data publik yang memuat siapa saja perusahaan yang memberikan CSR, berapa besar nilainya, dan kemana dana itu disalurkan,” jelasnya.
Jakarta Institut pun memberikan contoh baik dari Aceh Barat, di mana pemerintah daerah secara rutin melakukan audit CSR dan melibatkan Inspektorat untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Bahkan, perusahaan yang tidak kooperatif mendapat sanksi tegas. Model seperti ini dianggap sangat layak untuk diterapkan di Jakarta agar pengelolaan CSR lebih akuntabel dan transparan.
Selain itu, Jakarta Institut merekomendasikan agar data CSR diintegrasikan ke dalam perencanaan anggaran daerah supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan anggaran APBD. Audit independen serta pelibatan masyarakat juga penting agar program CSR tepat sasaran dan memberikan manfaat yang jelas bagi warga.
Langkah Ali Lubis mendapat sambutan positif karena mampu mengangkat isu yang selama ini sering luput dari perhatian, padahal berpotensi besar mempengaruhi efektivitas anggaran daerah dan pembangunan di Jakarta.
*Tentang Jakarta Institut*
Jakarta Institut adalah lembaga kajian kebijakan publik independen yang fokus pada tata kelola pemerintahan, pembangunan berkelanjutan, dan partisipasi warga di perkotaan.
