Trawlmediaindonesia.id Jakarta - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Fatahillah, Kantor Walikota Jakarta Utara, Kamis (15/1).
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan aman, berkualitas, dan benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak sekolah.
Sekertaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Iyan Sopian Hadi, menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,"tandasnya.
Sementara itu Kabag Kesra Agung mengungkapkan,“Program Makan Bergizi Gratis ini adalah amanah besar. Yang kita berikan bukan sekadar makanan, tetapi kesehatan dan masa depan anak-anak. Karena itu, kualitas, kebersihan, dan keamanannya tidak boleh diabaikan,” ujar Agung.
Ia berharap seluruh pengelola MBG di Jakarta Utara terus memperbaiki sistem pengelolaan, mulai dari pemilihan bahan, proses pengolahan, hingga distribusi ke sekolah. Agung juga mengimbau agar para mitra MBG terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari berbagai pihak. “Kami minta para pengelola MBG benar-benar disiplin, patuh pada standar kesehatan, dan cepat merespons jika ada keluhan di lapangan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara melalui dr. Ika Dewi Subandiyah memaparkan hasil pengawasan pelaksanaan MBG. Dari hasil evaluasi, seluruh dapur SPPG di Jakarta Utara telah mengikuti pelatihan keamanan pangan. Namun, masih ditemukan sejumlah permasalahan, seperti kualitas bahan baku, jarak waktu terlalu lama antara memasak dan penyajian, serta praktik higiene sanitasi yang belum optimal.
Paparan juga menyebutkan bahwa dari beberapa kejadian sebelumnya, keracunan makanan umumnya disebabkan oleh bahan makanan yang tidak segar, proses penyimpanan yang kurang baik, dan lemahnya pengawasan di tahap akhir sebelum makanan dikonsumsi.
Sementara itu, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Utara yang disampaikan oleh Corie M. Siagian menjelaskan bahwa saat ini program MBG telah menjangkau puluhan sekolah dengan puluhan ribu siswa sebagai penerima manfaat. Meski demikian, masih terdapat kendala di lapangan, seperti menu yang kurang variatif, waktu pengiriman yang tidak konsisten, serta kualitas makanan yang belum merata.
Masukan juga datang dari Dewan Kota Jakarta Utara, Efrianto, yang menyoroti perlunya perbaikan menyeluruh dalam pelaksanaan MBG.
Ia menyampaikan sejumlah catatan penting, mulai dari keluhan kualitas makanan, aspek kesehatan dan keamanan pangan, hingga kurangnya transparansi mitra penyedia. Selain itu, ia juga menyoroti belum adanya kanal aduan yang jelas di tingkat sekolah. “MBG sebaiknya melibatkan RT, RW, lurah, dan camat. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan pada anak-anak, penanganannya bisa lebih cepat. Selain itu, perlu ada kanal pengaduan yang jelas di setiap sekolah,” ujarnya.
Efrianto juga mengingatkan dampak lingkungan dari program MBG, khususnya terkait pengelolaan sampah makanan dan kemasan, agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Rapat monitoring dan evaluasi ini dihadiri oleh perwakilan seluruh kelurahan di Jakarta Utara, Koordinator Badan Gizi Nasional Jakarta Utara, serta para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Administrasi Jakarta Utara.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan semakin tertata, aman, dan berkualitas, sehingga benar-benar mendukung tumbuh kembang anak-anak serta meningkatkan derajat kesehatan generasi penerus bangsa.
