Trawlmediaindonesia.id Jakarta - Lagi-lagi Peredaran obat keras kembali marak di wilayah Jakarta Utara Generasi muda terancam. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan baik dari APH dan Dinas Kesehatan BPOM Setempat.
Peredaran Obat-obatan Golongan G jenis Eximer dan Tramadol Bebasnya diperjual belikan ke Remaja, Pelajar tanpa resep dokter.
Pedagang Eximer dan Tramadol berjualan dengan berkedok toko kosmetik dan counter pulsa yang berada di wilayah Jakarta Utara..
Pedagang Eximer dan Tramadol mengatakan kepada awak media bahwa toko ini telah dikasih tanda stiker dengan logo dari pengamatan Tim Media di daerah Koja yang sedang melayani pembeli sebagian ABG, ketika di tanya beli buat apa dik.”Dengan singkat menjawab Buat tawuran biar semangat dan berani.”langsung naik motor
“Tanda stiker ini bang, berarti punya yang megang,” Ujar Pedagang.
Sementara Juharso.S.H.MH. pengamat kebijakan publik dan praktisi hukum menjelaskan pada awak media di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis (15/01/2026).
"Menjual Tramadol dan Eximer (Hexymer) secara ilegal dapat dijerat dengan hukum pidana di Indonesia. Kedua obat tersebut termasuk dalam kategori obat keras (Daftar G) yang peredarannya sangat ketat dan hanya dapat diperoleh dengan resep dokter di apotek atau fasilitas kesehatan resmi.' Ungkap nya .
Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penjualan ilegal obat keras ini adalah Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang sebelumnya diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Pasal yang sering digunakan adalah Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi : Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
Pelaku juga dapat dijerat berdasarkan Pasal 436 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jika mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda hingga Rp. 2 miliar. Pihak berwenang seperti Polisi,satpol PP dan BPOM secara aktif menindak penjual obat keras ilegal di berbagai lokasi.
(Toto)
