TRAWLMEDIAINDONESIA.ID
Jakarta — Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (PP SP TKBM Indonesia) menyatakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya negara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan keberanian pemerintah untuk melakukan koreksi arah kebijakan pendidikan nasional, khususnya dalam pengelolaan Dana Abadi Pendidikan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). (6/2).
Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, MA, menegaskan bahwa Dana Abadi Pendidikan yang bernilai triliunan rupiah dan berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan semestinya digunakan untuk menjawab persoalan paling mendasar bangsa, yakni ketimpangan akses pendidikan bagi rakyat pekerja, terutama buruh pelabuhan dan keluarganya.
“Kami mendukung MBG, tapi negara tidak boleh berhenti di urusan perut. Negara juga wajib menghadirkan pendidikan yang adil. Dana Abadi Pendidikan harus diprioritaskan untuk menyekolahkan buruh dan anak buruh hingga Sarjana S1,” tegas Subhan.
Menurut SP TKBM Indonesia, buruh pelabuhan merupakan tulang punggung sistem logistik nasional yang berperan penting dalam menjaga stabilitas distribusi barang dan perekonomian negara. Namun ironisnya, kontribusi besar tersebut belum diiringi dengan keberpihakan kebijakan pendidikan. Di banyak wilayah pelabuhan, masih terdapat buruh dan keluarga buruh yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, bahkan belum memiliki satu pun anggota keluarga yang menyandang gelar sarjana dengan kondisi itu SP TKBM Indonesia telah melaksanakan Program Buruh Sekolah & Buruh Sarjana yg hingga kini negara diam seribu bahasa.
SP TKBM Indonesia menilai bahwa arah kebijakan LPDP saat ini cenderung elitis, dengan porsi besar anggaran dialokasikan untuk pendidikan S2 dan S3, termasuk ke luar negeri, sementara kebutuhan pendidikan dasar dan Sarjana S1 bagi rakyat pekerja belum terpenuhi secara memadai.
“Ketika buruh pelabuhan masih berjuang agar bisa sekolah dan anaknya bisa kuliah S1, negara justru sibuk membiayai S3 ke luar negeri. Ini ketimpangan yang nyata dan harus segera dikoreksi,” lanjut Subhan.
Oleh karena itu, SP TKBM Indonesia meminta Menteri Keuangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan LPDP, serta mengarahkan Dana Abadi Pendidikan agar membuka skema beasiswa afirmatif khusus bagi buruh pelabuhan dan keluarga pekerja sektor strategis lainnya. Prioritas utama harus diberikan kepada mereka yang belum terdidik dan memiliki kemauan kuat untuk sekolah dan kuliah hingga Sarjana S1.
SP TKBM Indonesia menegaskan bahwa pendidikan Sekolah dan Sarjana S1 bagi buruh agar dapat memenuhi syarat utama sertifikasi kompetensi yg mensyaratkan pendidikan minimal setingkat SMA dan Keahlian minimal D3/S1. Sekolah dan menjadi sarjana bagi buruh pelabuhan bukanlah bentuk privilese, melainkan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan adalah jalan utama untuk memutus rantai kemiskinan struktural dan meningkatkan martabat buruh sebagai subjek pembangunan.
Melalui Program Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana, SP TKBM Indonesia terus mendorong lahirnya generasi buruh pelabuhan yang berpendidikan, kritis, dan berdaya saing. Program ini dipandang sebagai bagian dari gerakan peradaban, bukan sekadar tuntutan sektoral.
“Sekolahkan buruh pelabuhan dulu. Jika buruh cerdas dan berpendidikan, bangsa ini akan jauh lebih kuat. Dana Abadi Pendidikan harus menjadi alat keadilan sosial, bukan simbol prestise bagi segelintir elit,” tutup Subhan Hadil, MA.
