Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Tekanan ekonomi global yang kian memanas mulai dirasakan dampaknya oleh sektor industri nasional. Kenaikan harga energi yang memicu potensi inflasi besar-besaran dinilai dapat mengguncang stabilitas usaha sekaligus mengancam kesejahteraan buruh di Indonesia.
Melihat situasi tersebut, sejumlah tokoh buruh mendesak pemerintah segera mengambil kebijakan luar biasa (extraordinary) guna menjaga daya beli masyarakat serta memastikan keberlangsungan industri tetap terjaga.
Dalam diskusi terbuka yang digelar di Kantor KSPSI Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026), Ekonom Senior Anthony Budiawan menegaskan bahwa lonjakan harga energi akan berdampak luas ke berbagai sektor.
"Hampir seluruhnya (sektor terdampak), karena ini akan terjadi inflasi besar-besaran di semua sektor karena harga energi naik. Khususnya sektor yang terganggu suplai terkait minyak, seperti polimer dan metanol. Industri tekstil dan plastik akan sangat terkena dampaknya," ujar Anthony kepada wartawan usai konferensi pers.
Ia mengingatkan, jika kondisi ini tidak segera direspons dengan kebijakan yang tepat, perusahaan berpotensi melakukan efisiensi ekstrem, mulai dari pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Anthony menekankan bahwa selain memberikan stimulus kepada dunia usaha agar tetap beroperasi, pemerintah juga wajib memastikan adanya perlindungan sosial bagi para pekerja.
"Pemerintah harus memberikan jaring pengaman sosial. Jangan sampai begitu mereka di-PHK, lalu dilupakan begitu saja," tegasnya.
Ketua KSPSI, Jumhur Hidayat, menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam mengelola anggaran negara karena kondisi saat ini tidak lagi normal. Menurutnya, Indonesia tengah berada dalam situasi yang ia sebut sebagai “Ekonomi Mode Perang”.
Dalam konteks tersebut, Jumhur menyoroti rencana anggaran impor mobil mewah senilai Rp24 triliun yang dinilai tidak relevan di tengah tekanan ekonomi.
"Kita ini ekonomi mode perang, itu berbeda dengan situasi ekonomi normal. Anggaran untuk impor mobil yang Rp24 triliun itu, sebelum perang mungkin bisa diperdebatkan, tapi sekarang harus dipertimbangkan ulang. Lebih baik dialokasikan untuk masyarakat yang terdampak langsung," kata Jumhur.
Ia juga mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan secara selektif dan tepat sasaran. Menurutnya, efisiensi pada program-program besar bisa membuka ruang fiskal untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan.
Dalam forum tersebut, muncul pula usulan agar pemerintah tidak ragu menambah defisit APBN selama tujuannya jelas dan transparan untuk membantu masyarakat terdampak krisis.
"Bahkan defisit kita boleh naik, misalnya dari 3% menjadi 4%. Tapi jelas, 1% itu untuk cadangan subsidi masyarakat yang terdampak langsung. Dan harus transparan, jangan dicolong," pungkas Jumhur Hidayat.
