Trawlmediaindonesia.id
Bekasi – Pekerjaan pemeliharaan bangunan di SMPN 33 Kota Bekasi menuai sorotan. Berdasarkan pantauan di lapangan pada 21 April 2026 di wilayah Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, ditemukan sejumlah indikasi pekerjaan yang diduga tidak memenuhi standar teknis.
Proyek yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Bekasi tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp350.907.000, dengan waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender. Namun, kualitas hasil pekerjaan di lapangan dinilai kurang maksimal.
Dari hasil pengamatan, pekerjaan tembok pagar terlihat tidak rapi. Lapisan acian pada dinding terkesan sangat tipis dan sudah mulai menunjukkan retakan di beberapa bagian. Selain itu, pada proses pemasangan keramik, diduga campuran adukan tidak sesuai komposisi karena penggunaan semen yang minim.
Selain itu, pekerjaan di lapangan juga diduga tidak menggunakan pondasi dasar baru untuk pemasangan pagar yang seharusnya menjadi penopang utama beban struktur. Pekerjaan hanya menempel pada tembok lama, yang kondisinya pun telah mengalami keretakan. Hal ini dinilai berpotensi mengurangi kekuatan dan ketahanan bangunan secara keseluruhan.
Pekerjaan pengecatan, khususnya di area kamar mandi, juga dinilai kurang optimal. Lapisan cat tampak tipis dan tidak merata, bahkan masih terlihat belang di beberapa titik.
Tak hanya itu, aspek keselamatan kerja juga menjadi perhatian. Pekerja di lapangan terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar K3.
Upaya konfirmasi kepada pihak pelaksana hingga saat ini belum mendapat tanggapan. Panggilan telepon dan pesan WhatsApp yang dikirim untuk meminta klarifikasi, termasuk terkait konsultan pengawas maupun pejabat pelaksana teknis (PLT), tidak direspons.
Seorang aktivis yang enggan disebutkan namanya turut menyoroti kondisi tersebut. Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama munculnya dugaan ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan.
“Kalau melihat kondisi di lapangan, ini bukan sekadar kelalaian kecil. Ada indikasi pekerjaan tidak dijalankan sesuai spesifikasi. Pengawasan harus dipertanyakan, karena hasilnya sudah terlihat retak, tipis, dan tidak rapi,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pihak terkait segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.
“Kami minta Dinas Pendidikan Kota Bekasi tidak tutup mata. Harus ada audit teknis dan jika ditemukan pelanggaran, beri sanksi tegas kepada pelaksana maupun pihak yang terlibat,” tegasnya.
Dengan adanya temuan ini, diharapkan instansi terkait segera mengambil langkah konkret guna memastikan kualitas pembangunan sesuai standar serta menjamin penggunaan anggaran berjalan secara transparan dan akuntabel.
(Spn)
