Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menjelaskan alasan dirinya membawa sejumlah staf khusus dan tim teknologi dari luar kementerian saat menjalani sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) mempertanyakan keberadaan tim dari luar kementerian yang disebut sebagai “shadow organization” atau organisasi bayangan. Jaksa meminta Nadiem menjelaskan alasan merekrut ratusan orang dari luar lingkungan Kemendikbudristek.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Nadiem menegaskan bahwa orang-orang yang dibawanya memiliki kompetensi dan integritas di bidang masing-masing, terutama untuk mendukung transformasi digital pendidikan.
“Saya sebagai menteri masuk dengan beberapa staf khusus yang spesifik di bidang-bidangnya masing-masing karena kompetensi mereka, karena integritas mereka,” ujar Nadiem di hadapan majelis hakim.
Nadiem menjelaskan sebagian dari mereka diangkat menjadi staf khusus menteri, bahkan ada yang kemudian dipercaya mengisi posisi direktur jenderal di kementerian.
“Jadi mereka pun dipilih oleh saya dan disetujui oleh Pak Presiden, berdasarkan rekam jejak mereka di dalam kementerian. Jadi itulah yang dimaksud orang-orang terbaik di dalam kementerian pun diangkat dan diberikan kesempatan untuk memimpin,” jelasnya.
Pernyataan Nadiem sempat dipotong jaksa karena menyebut nama Presiden dalam jawabannya. Jaksa mengingatkan agar terdakwa tidak mudah membawa nama Presiden dalam persidangan.
“Saya cuma mengingatkan, jangan gampang membawa nama Presiden,” kata jaksa.
Namun, hakim meminta proses tanya jawab tetap dilanjutkan dan memberi kesempatan kepada Nadiem untuk menyelesaikan penjelasannya. Dalam lanjutan keterangannya, Nadiem menegaskan tim teknologi yang dibawanya berada di luar struktur resmi Kemendikbudristek dan bekerja melalui kontrak dengan salah satu BUMN. Menurutnya, kehadiran mereka diperlukan untuk membangun sistem digital pendidikan berskala besar.
“Mandat dari rapat kabinet paripurna pertama, arahan dari Pak Presiden khusus kepada Kemendikbud adalah untuk melaksanakan peran teknologi dalam pendidikan,” tutur Nadiem.
Ia juga menyebut saat itu kementerian membutuhkan kemampuan teknis yang belum dimiliki secara internal, terutama dalam pengembangan aplikasi digital berstandar global.
“Ada banyak sekali kemampuan dan kompetensi di dalam kementerian saya yang ada banyak orang-orang baik. Tapi satu hal yang sama sekali tidak ada kompetensinya adalah membangun aplikasi di standar dunia untuk skala besar,” kata Nadiem.
(Ris)
