Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Hambalang, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari aliran dana hingga upaya pemberantasan korupsi.
Informasi mengenai pertemuan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet) pada Minggu (3/5/2026). Dalam unggahan tersebut, terlihat Prabowo duduk berhadapan dengan Ivan dan Prasetyo dalam suasana diskusi.
"Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026," tulis akun Instagram Sekretariat Kabinet.
Pertemuan itu disebut sebagai agenda rutin bulanan yang difokuskan pada evaluasi dan pengawasan aliran keuangan negara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
"Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah. Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat," lanjut keterangan tersebut.
Selain itu, Prabowo kembali menegaskan bahwa setiap anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat harus digunakan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
"Bapak Presiden menegaskan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi," ujarnya.
(Ris)
