Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat menggelar kegiatan nonton bareng maupun diskusi terkait film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Menurutnya, isi film tersebut masih dalam batas wajar dan publik diminta tidak terpancing hanya karena judul yang dinilai kontroversial.
Yusril mengatakan masyarakat sebaiknya menyikapi film dokumenter tersebut secara terbuka dan tidak melakukan tindakan yang tidak etis. Ia menilai penggunaan judul kontroversial kemungkinan bertujuan menarik perhatian publik terhadap isu yang diangkat.
"Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis lalu.
Ia juga mempersilakan masyarakat untuk menyaksikan dan mendiskusikan isi film tersebut secara terbuka agar muncul ruang dialog dan pemikiran kritis di tengah publik.
"Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," imbuh pria yang sebelumnya dikenal sebagai pakar hukum tata negara itu.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang diproduksi oleh Ekspedisi Indonesia Baru pada 2026 mengangkat isu masyarakat adat di Indonesia, khususnya perjuangan mereka dalam mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan hidup.
Salah satu sorotan utama dalam film tersebut adalah proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang oleh sejumlah pihak dianggap berdampak terhadap lingkungan serta hak-hak masyarakat adat setempat.
Menanggapi hal tersebut, Yusril menyebut pemerintah dapat menjadikan kritik yang muncul dalam film sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.
"Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki," tuturnya.
Ia menjelaskan pembukaan lahan di Papua Selatan sudah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran wilayah di Papua. Program tersebut kemudian dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.
Meski demikian, Yusril menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik terkait pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.
"PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan," ucapnya.
(Red)
