Jenewa – Dinamika politik mewarnai jalannya Sidang International Labour Organization (ILO) ke-114 di Jenewa, Swiss, usai seremoni pembukaan. Sejumlah isu strategis yang mencuat dalam forum internasional tersebut mendapat perhatian serius dari Delegasi Buruh Indonesia yang dipimpin Johannes Darta Pakpahan.
Dalam arahannya kepada tim delegasi buruh Indonesia, Johannes meminta seluruh anggota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi hasil pembahasan di sejumlah komite penting.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah rencana pemungutan suara ulang terkait status keikutsertaan Palestina dalam forum ILO. Menurut Johannes, keputusan mengenai keikutsertaan Palestina sebenarnya telah ditetapkan pada sidang tahun sebelumnya. Namun, terdapat dorongan dari beberapa negara untuk kembali melakukan voting.
"Kalau tahun lalu, kalau teman-teman ingat itu sudah diputuskan mengenai keikutsertaan Palestina. Kita sudah voting bahwa Palestina boleh ikut... sebagai pengamat (observer) tapi memiliki hak seperti negara anggota. Ternyata tadi diminta voting lagi oleh Israel dan didukung oleh Amerika Serikat serta Argentina," kata Johannes Darta dalam keterangannya di Jenewa Kota Swiss, Selasa (2/6/2026).
Ia menjelaskan, pemungutan suara ulang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (3/6/2026). Untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan substansi dalam mekanisme voting, delegasi Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
"Besok kita akan voting ulang di jam 10.00... kita takut pertanyaannya diubah, enggak kayak tahun lalu. Nah, jangan sampai kita kejebak... kita akan meminta Palestina menjadi peserta penuh, anggota penuh dari ILO," ujarnya.
Selain persoalan Palestina, Delegasi Buruh Indonesia juga menyoroti perkembangan di Komite Platform Work yang membahas perlindungan pekerja platform digital, termasuk pengemudi ojek online dan pekerja berbasis aplikasi lainnya.
Johannes mengungkapkan kekhawatirannya setelah perwakilan Amerika Serikat ditunjuk sebagai ketua delegasi pengusaha dalam komite tersebut. Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya upaya untuk memperjuangkan kepentingan tertentu yang berpotensi menguntungkan kelompok pengusaha.
"Di komite CNP tentang pekerja platform, perwakilan ketua delegasi pengusahanya itu dari Amerika Serikat. Nah, ini menimbulkan pertanyaan sama kita kalau sampai Amerika Serikat ikut campur untuk satu agenda, pengalaman kita akan ada hal yang mereka perjuangkan... buat kepentingan pengusahanya," jelasnya.
Karena itu, Johannes meminta anggota delegasi yang bertugas di komite tersebut untuk mengawal ketat hasil kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya, khususnya terkait definisi pekerja platform yang dinilai penting untuk menjamin perlindungan pekerja.
"Teman-teman komite platform tolong diperhatikan karena kemarin kita sudah ada kesepakatan soal definisi. Jangan sampai berubah lagi dan jangan sampai ditarik lagi. Definisi yang melindungi pekerja platform... Supaya jangan sampai yang lalu, yang kemarin sudah diketok, jangan sampai dibuka lagi," tegasnya.
Di sisi lain, pembahasan dalam Komite Kesetaraan juga menjadi perhatian delegasi Indonesia. Johannes menegaskan bahwa Indonesia akan tetap berpegang pada ketentuan hukum nasional serta nilai-nilai sosial yang berlaku dalam setiap pembahasan yang berlangsung.
"Indonesia sampai dengan hari ini hanya mengakui laki-laki dan perempuan. Jadi kalaupun ada agenda-agenda sampingan dari situ, kita hanya mengikuti apa aturan nasional yang sudah berlaku... karena kita tidak mau membenturkan budaya, agama, moral, dan nilai-nilai kekeluargaan yang ada di Indonesia dengan hal-hal yang tidak bisa kita terima saat ini," ujar Johannes.
Menutup arahannya, Johannes mengajak seluruh delegasi buruh Indonesia untuk tetap solid dan fokus mengawal setiap pembahasan di komite-komite ILO. Ia berharap seluruh delegasi dapat memperjuangkan kepentingan pekerja Indonesia sekaligus menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi dunia ketenagakerjaan nasional.
(Redaksi)
