Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat menegaskan pembangunan fase inkonvensional saat ini harus memberi keuntungan terbesar bagi masyarakat lokal, bukan sekadar manfaat kecil seperti masa lalu.
"Saya ingin masyarakat betul-betul mendapatkan keuntungan terbesar dari kegiatan pembangunan. Saya selalu pidatokan dan akan diimplementasikan dalam regulasi," kata Menteri Jumhur saat menerima audiensi pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Kantor Kementerian LH, Gedung Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2026).
Audiensi tersebut dipimpin Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring.
Harga Karbon RI Masih Rendah
Dalam kesempatan itu, Menteri Jumhur menyoroti harga karbon Indonesia yang masih rendah, yakni 3-9 dolar AS per ton CO₂ ekuivalen (tCO₂e). Padahal di negara lain bisa mencapai 80 euro atau 90 dolar AS. Di Singapura saat ini harganya 40 dolar AS.
"Kenapa di kita cuma 9 dolar AS. Harus dicari apa penyebabnya. Kalau gitu mending kita aja yang mengerjakan perdagangan karbon itu. Jangan sampai orang membeli dari kita murah, lalu dia jualnya mahal ke pasar internasional," tegasnya.
Ia mencontohkan warga di Kabupaten Kubu Raya yang memiliki 100.000 hektare mangrove. Saat ini sudah ada investor yang siap mengelola perdagangan karbon di hutan mangrove tersebut dan KLH sedang mengawal prosesnya.
Namun Jumhur mengingatkan pentingnya kesiapan masyarakat lokal agar dana besar dari perdagangan karbon tidak habis begitu saja.
"Harus dipastikan uang itu dioperasionalkan dengan benar. Bisa dengan warga membentuk koperasi atau UMKM ekowisata mangrove," ujarnya.
Tambah Unsur "Prosperity" di KLH
Menteri Jumhur menyatakan mendukung 100% kegiatan WALHI dalam menjaga lingkungan hidup.
"Kami di LH dikenal dengan 2 aksi yaitu mitigasi dan adaptasi. Nah saya menambahkan satu unsur lagi yaitu prosperity atau kemakmuran bagi warga lokal setempat," katanya.
Ia menjelaskan saat ini dunia memasuki fase pembangunan inkonvensional. Berbeda dengan fase konvensional yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi meski menimbulkan pencemaran.
"Kini ada potensi ekonomi ribuan triliun rupiah dari perdagangan karbon dan biodiversity. Jadi pembangunan saat ini berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan," jelasnya.
Pemerintah, lanjut Jumhur, juga tengah menggalakkan "pertobatan ekologis nasional" untuk memulihkan lingkungan.
"Semua bersalah atas kerusakan ekologis. Untuk itu kita perlu tobat. Pada prinsipnya KLH mensupport siapapun yg punya kepedulian terhadap lingkungan, apalagi WALHI," ujarnya.
WALHI Undang Menteri ke Pekan Rakyat 2026
Sementara itu, Boy Jerry Even Sembiring mengundang Menteri LH hadir di acara tahunan WALHI bertajuk Pekan Rakyat dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup 2026.
Acara akan digelar 3 hari, 21-23 Agustus 2026 di Lembaga Adat Melayu, Provinsi Riau. Rangkaian acara meliputi diskusi bersama kementerian terkait, panggung hiburan, dan pelibatan masyarakat adat dan lokal.
"Pembicara kunci rencananya Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Gubernur Riau dan Kapolda Riau. Acara juga dimeriahkan karnaval di pusat Kota Pekanbaru," kata Boy.
(Ida)
