Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Dunia internasional kembali dikejutkan oleh eskalasi konflik yang menelan korban jiwa warga sipil tak berdosa di tanah Papua.
Pada Jumat, 3 Juli 2026, ribuan warga memadati jalanan Kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah . Mereka membawa jenazah seorang wanita bernama Melkiana yang tewas tertembak di Kampung Wandoga pada malam sebelumnya.
Berdasarkan keterangan warga dan panitia aksi, korban ditembak di dalam rumahnya sendiri antara pukul 19.30-20.00 WIT, Rabu 2 Juli 2026. Aksi demonstrasi besar ini menjadi puncak akumulasi kesedihan dan kemarahan masyarakat Papua yang terus kehilangan perempuan, anak-anak, dan lansia akibat terjebak dalam pusaran konflik bersenjata.
Tragedi ini memperpanjang catatan kelam pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayah pegunungan Papua. Operasi militer dan baku tembak yang berlangsung rutin terus memicu pengungsian massal warga sipil. Ironisnya, proses hukum terhadap para pelaku kekerasan dinilai minim akuntabilitas, sehingga memicu mosi tidak percaya dari masyarakat lokal maupun komunitas internasional.
Protes Keras Wilson Lalengke: Kemanusiaan di Atas Kepentingan Negara
Penembakan yang merenggut nyawa warga sipil ini memantik protes keras dari *Wilson Lalengke , aktivis HAM internasional dan alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kutukan atas tindakan represif yang membunuh warga sipil tak berdaya atas nama kepentingan negara.
Bagi Wilson, isu Papua bukan sekadar persoalan geopolitik. Secara personal, ia merasakan dampaknya karena memiliki keluarga yang menikah dengan warga asli Papua dan memiliki dua keponakan dari pernikahan tersebut.
Ia menegaskan keselamatan nyawa manusia dan keadilan harus menjadi prioritas tertinggi, melampaui kepentingan nasional apa pun, termasuk konsep persatuan di bawah NKRI.
“Apa gunanya NKRI jika harus ditegakkan dengan cara membunuh warga sipil yang tidak berdaya dan tidak tahu-menahu tentang konflik antara pemerintah dan kelompok kombatan? Keutuhan negara tidak boleh dibangun di atas timbunan darah rakyatnya sendiri,” tegas Wilson dalam pernyataan persnya, Senin (6/7/2026).
Sebagai petisioner HAM PBB tahun 2025, Wilson mendesak pemerintah Indonesia segera melakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas kasus penembakan Melkiana. Ia menuntut sanksi hukum paling berat dijatuhkan kepada oknum pelaku tanpa ditutup-tutupi.
Ia juga berharap PBB dan komunitas internasional memberikan perhatian serius terhadap rentetan pembunuhan warga sipil di Papua yang selama ini minim sorotan. Pemerintah diminta mengevaluasi total kebijakan pertahanan dan keamanan yang represif karena terbukti menimbulkan ekses brutal terhadap warga sipil.
Renungan Filosofis: Hak Atas Hidup dan Legitimasi Kekuasaan Negara. Dari sudut pandang filsafat politik, tragedi di Papua mencerminkan kegagalan fundamental tujuan didirikannya negara.
John Locke (1632-1794) dalam teori Hak-Hak Kodrati menyatakan setiap individu memiliki hak yang tidak dapat dicabut hak atas hidup, kebebasan, dan hak milik . Locke menegaskan legitimasi pemerintah hanya ada untuk melindungi hak-hak tersebut. Jika negara justru merenggut hak hidup warganya, maka pemerintah telah kehilangan moralitas dan legitimasi politiknya.
Senada dengan itu, Immanuel Kant (1724-1804) melalui konsep Imperatif Kategoris menekankan manusia harus diperlakukan sebagai "tujuan pada dirinya sendiri", bukan hanya sebagai "sarana" untuk mencapai tujuan lain. Dalam konteks ini, nyawa Melkiana dan warga sipil Papua lainnya tidak boleh dikorbankan sebagai collateral damage demi stabilitas politik atau kedaulatan teritorial.
Aksi protes ribuan warga di Sugapa pada Juli 2026 adalah alarm keras. Negara dihadapkan pada pilihan: mengedepankan hukum yang humanis dan berkeadilan , atau terus membiarkan wajah kekuasaan tampil brutal di hadapan rakyatnya sendiri.
(Tim Redaksi)
