Trawlmediaindonesia.id
Badung – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menghadiri acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Jawa-Bali yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Bali, Jumat (28/8/2026) malam.
Kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian pemerintah daerah sekaligus memberikan penghargaan atas kinerja dalam menjalankan pelayanan publik.
Penilaian dalam ajang ini turut menitikberatkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sejumlah aspek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga menjadi bagian penting dalam evaluasi tersebut.
Abdul Harris Bobihoe mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, termasuk mendengarkan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seusai prosesi pemberian penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah.
Dalam acara tersebut, penghargaan diberikan melalui empat kategori utama, yakni Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, serta Implementasi Program 3 Juta Rumah.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan, kegiatan apresiasi pemerintah daerah tidak hanya dimaknai sebagai agenda pemberian penghargaan. Menurutnya, forum tersebut juga menjadi sarana memperkuat sinergi antarpemerintahan dalam mendorong pembangunan di daerah.
“Penyelenggaraan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tidak hanya dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian penghargaan. Ajang ini juga menjadi ruang kolaborasi antara Kemendagri dan kementerian serta lembaga lain untuk mendorong pencapaian target pembangunan di daerah,” ujar Tito Karnavian.
Ia mengatakan, kementerian dan lembaga lain juga dapat memanfaatkan forum tersebut untuk memberikan dukungan maupun penghargaan sesuai dengan program dan bidang masing-masing.
Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada seremoni penghargaan. Lebih jauh, forum itu diharapkan dapat memperkuat kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan.
Kemendagri juga menekankan pentingnya penilaian yang berorientasi pada hasil. Kinerja pemerintah daerah tidak hanya dilihat dari sisi administratif maupun kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat, tapi juga berdasarkan capaian konkret serta inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Tito.
Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah terus terdorong menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Keikutsertaan pemerintah daerah dalam forum Regional Jawa-Bali juga menjadi kesempatan untuk bertukar pengalaman terkait inovasi, kebijakan, serta strategi pelayanan publik yang telah diterapkan di masing-masing daerah.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat saling belajar dan mengadopsi praktik-praktik baik yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan di wilayah masing-masing.
Pada akhirnya, apresiasi pemerintah daerah diharapkan tidak sekadar menjadi bentuk penghargaan atas capaian yang telah diraih. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi pemicu bagi daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan inovasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif serta berorientasi pada hasil.
(Red)
