Trawlmediaindonesia.id
NADI, FIJI - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjadi bagian dari upaya global dalam memperkuat aksi iklim yang adil dan berorientasi pada implementasi.
Pesan itu disampaikan Jumhur dalam Leader's Plenary pada Pre-COP Leader's Event yang menjadi rangkaian Pre-Conference of the Parties (Pre-COP31) UNFCCC di Nadi, Fiji, Selasa (6/10/2026).
Rangkaian Pre-COP31 yang diselenggarakan di Fiji dan Tuvalu pada 5-9 Oktober 2026 merupakan persiapan menuju Konferensi Iklim PBB COP31 yang akan digelar di Antalya, Turki pada 9-20 November 2026.
Hasil utama dari Pre-COP Leader's Event adalah diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa, sebagai bentuk dukungan global khususnya bagi Negara-Negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS) dan Negara-Negara Kurang Berkembang (LDC) dalam meningkatkan mitigasi dan ketahanan terhadap risiko kerugian akibat perubahan iklim.
Deklarasi ini lahir di tengah urgensi penyelamatan negara-negara kecil seperti Tuvalu yang sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan terancam hilang jika aksi adaptasi tidak dilakukan.
"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara," ujar Jumhur.
Indonesia, lanjut Jumhur, telah menyampaikan Second NDC sebagai arah menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Aksi iklim harus berjalan seiring pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat.
"Kami mempercepat aksi iklim di seluruh sektor ekonomi melalui FOLU Net Sink 2030, mengurangi emisi dari limbah dan metana, serta melakukan transformasi industri. Transisi energi kita harus berlangsung secara adil, teratur, dan berpusat pada masyarakat," tegasnya.
Jumhur menekankan, adaptasi harus setara dengan mitigasi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memahami risiko yang dihadapi pulau-pulau kecil dan komunitas pesisir. Kunjungannya ke Proyek Adaptasi Pesisir di Tuvalu memperkuat realitas tersebut.
Indonesia juga memahami seruan untuk melanjutkan kenegaraan dan kedaulatan di tengah kenaikan permukaan laut sebagai praduga yang mendukung kelangsungan negara, sesuai hukum internasional.
"Selagi diskusi hukum berlanjut, aksi untuk melindungi masyarakat tidak bisa menunggu. Di Indonesia, kami memperkuat ketahanan melalui pemulihan mangrove, perlindungan terumbu karang, dan peningkatan Proklim, program adaptasi iklim berbasis masyarakat," katanya.
Rangkaian Pre-COP31 dihadiri lebih dari 50 negara, termasuk PM Fiji Sitiveni Rabuka, PM Australia Anthony Albanese, Presiden COP31 Murat Kurum, PM Tuvalu Feleti Teo, serta Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell. Indonesia hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto bersama Dubes RI untuk Fiji Dupito Darma Simamora.
"Sebagai pandangan ke depan menuju COP31 di Antalya, tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi, melainkan memastikan bahwa ambisi tersebut benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang konkret," tutup Jumhur.
