Trawlmediaindonesia.id
Bali – Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mendorong pemerintah daerah memiliki inisiatif mengolah sampah secara mandiri dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular.
"Pemerintah Kabupaten Klungkung di sini punya inisiatif baik untuk mengolah sampahnya dengan menerapkan konsep circular economy. Itu praktik yang baik," kata Menteri Jumhur usai kunjungan ke TOSS Center Gema Santi, Pusat Olah Sampah Setempat di Jalan Kusuma Bahari Karangdadi Kusamba, Klungkung, Bali, Sabtu (3/10/2026).
Dalam kunjungan itu, Menteri Jumhur didampingi Bupati Klungkung I Made Satria dan Kepala Pusat Pengendalian LH Bali dan Nusa Tenggara Ni Nyoman Santi.
Jumhur menjelaskan, Pemkab Klungkung mengelola sampah dengan melibatkan pihak swasta dan menerapkan teknologi. Sampah diolah menjadi produk bernilai ekonomi sehingga perputaran ekonominya menjadi sirkular.
"Tadi dijelaskan alat pengolah sampah bisa menghasilkan pirolisis atau bahan bakar seperti solar dan seperti briket batu bara atau disebut green coal karena dibuat dari sampah organik yang dipres menjadi batubara," katanya.
Selanjutnya, KLH akan membantu mencarikan pembeli dari sektor industri.
Jumhur mengakui ada sedikit kendala pemasaran karena Bali pulaunya kecil, sementara industri berada di Pulau Jawa. Namun hal itu tetap bisa dihitung secara ekonomi.
"Sekarang kami sedang negosiasi terkait harga produknya dan teknik pengiriman. Pemerintah akan mendorong kalau ada kesulitan soal pembeli. Sebaliknya, dari pihak pembeli juga sudah menghubungi kami, mereka mencari produk-produk seperti ini," ungkapnya.
Menurutnya, industri yang menggunakan hasil olahan sampah akan mendapat penilaian baik berupa kredit karbon karena tidak lagi menggunakan energi fosil melainkan energi hijau.
"Di satu sisi pembeli dapat untung, harganya lebih kompetitif. Kedua dia dapat nilai karbon dan pujian karena tidak menghasilkan emisi. Ketiga pihak penjual dapat uang untuk melanjutkan kegiatan ekonominya," kata Jumhur.
Ia menegaskan konsep sirkular ekonomi sampah ini harus membuat semua pihak diuntungkan dan saldo sampah menjadi nol.
"KLH memastikan itikad baik seperti ini didorong. Kalau ini sukses bisa jadi percontohan dan diduplikasi di berbagai tempat, tidak hanya di Bali," ujarnya.
Terkait kapasitas pengolahan sampah di Klungkung, Jumhur menilai memang tidak besar karena sampah kabupaten tidak sebesar daerah metropolitan. Namun hal itu bisa dicarikan jalan keluar dengan pengelolaan lintas kabupaten agar skala ekonominya lebih efisien.
"Misal mengerjakan 1.000 ton dengan 100 ton bisa jadi tenaga kerjanya sama tapi hasilnya lebih banyak yang 1.000 ton. Artinya per unit cost-nya lebih rendah. Biasanya pengusaha berpandangan seperti itu," pungkasnya.
(Ida)
