-->
  • Jelajahi

    Copyright © Trawlmediaindonesia
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Demo Aksi unjuk rasa di halaman PT Dantosan Precon Perkasa Karawang Terus Berlanjut

    trawlmediaindonesia
    Selasa, 17 November 2026, 08:11 WIB Last Updated 2026-11-17T01:11:20Z

    Trawlmediaindonesia.id

    Karawang – Aksi unjuk rasa di halaman PT Dantosan Precon Perkasa, Senin (16/11/2026), yang dimulai pukul 07.00 WIB hingga 18.00 WIB berlangsung tertib.


    Sebagian massa aksi meninggalkan lokasi setelah dibubarkan panitia aksi. Peserta dari luar daerah seperti Majalengka dan Cianjur berpamitan pulang karena sudah tiba sejak sehari sebelumnya untuk memberikan dukungan dan solidaritas kepada rekan-rekannya yang berjuang menuntut keadilan karena di-PHK sepihak oleh manajemen perusahaan.


    Ato, Ketua DPC PPMI Kabupaten Karawang, setelah aksi bubar mengatakan kepada awak media di lokasi, pihaknya menggelar aksi unjuk rasa kepada PT Dantosan Precon Perkasa dengan tuntutan mempekerjakan kembali 69 anggota yang di-PHK sepihak.


    "Kami hari ini melakukan aksi unjuk rasa kepada PT Dantosan Precon Perkasa, yang di mana tuntutannya adalah meminta anggota kami yang di-PHK sepihak sebanyak 69 orang, oleh manajemen PT Dantosan Precon Perkasa dipekerjakan kembali," ujarnya.


    Surat pemberitahuan aksi demo itu, kata Ato, sudah dilayangkan kepada Polres Kabupaten Karawang dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 November 2026.


    "Kita akan terus estafet melakukan aksi unjuk rasa sampai apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan dipenuhi," tegasnya.


    Ato mengungkapkan, pihaknya sempat diundang klarifikasi atas dasar surat pengaduan dari serikat pekerja kepada Dirjen Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan RI. Namun pihak perusahaan mangkir atau tidak hadir atas undangan dari pihak kementerian.


    "Kami juga sampaikan beberapa poin tentang persoalan yang sedang kami hadapi, yaitu adalah PHK sepihak yang di mana PHK ini menurut kami, bahkan statement dari kementerian pun, ini adalah batal demi hukum," jelasnya.


    Menurut Ato, dalil yang dipakai perusahaan mem-PHK anggota kami adalah efisiensi, mencegah kerugian perusahaan. Padahal secara faktanya, secara hukumnya, itu tidak masuk, karena sekarang sudah berganti kepada undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 yang disahkan Presiden Prabowo dan ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2026.


    "Tanggal 29 kawan-kawan mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja. Yang artinya, dalil yang didalilkan oleh perusahaan PHK efisiensi itu otomatis batal demi hukum," ucapnya.


    Ia menjelaskan, dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, Pasal 230 ayat 1 poin G menyatakan PHK pekerja harus melalui musyawarah atau dirundingkan dulu dengan kawan-kawan serikat sehingga melahirkan sebuah kesepakatan. Di ayat 2-nya jelas, ketika ayat 1 poin G-nya tidak terpenuhi, maka undang-undang itu menyatakan batal demi hukum.


    "Yang saya anggap artinya kawan-kawan yang hari ini di-PHK sebanyak 69 orang itu batal demi hukum, dan perusahaan harus mempekerjakan kembali," tegas Ato.


    Tuntut Dialog, Bukan Sepihak


    Harapan kami tetap, kata Ato, menuntut kepada perusahaan untuk dipekerjakan kembali dan membuka ruang dialog, ruang diskusi dengan kawan-kawan serikat pekerja.


    "Perusahaan itu membuka ruang diskusi dengan kawan-kawan serikat pekerja, baik itu mengenai produktivitas, mengenai serikat pekerja, ataupun hal-hal yang memang tujuannya sama-sama ada kepentingan, baik pekerjanya dan pengusahanya," ujarnya.


    Selama ini, kata Ato, tidak pernah ada ruang dialog atau diskusi antara pengusaha dengan serikat pekerja. Hal ini menjadi titik persoalan yang sangat krusial karena tidak ada komunikasi yang bagus dan tidak membangun komunikasi dua arah, sehingga perusahaan mengambil keputusan secara sepihak.


    "Keputusan yang memang saya anggap ini sangat keliru dan salah, dan bahkan bertentangan dengan perundang-undangan yang ada di negara kita," katanya.


    Ato menambahkan, Ketua DPW PPMI Jawa Barat, Lili Hambali, sudah menginstruksikan di minggu-minggu kemarin untuk DPC-DPC yang ada di Jawa Barat, salah satunya DPC Bogor, Majalengka, Subang, Purwakarta, dan Cianjur, bersolidaritas ke Kabupaten Karawang.


    "Tentunya belum maksimal, karena yang hadir pun masih sebatas perwakilan, ke depannya juga masih panjang perjuangannya," ucapnya.


    Aksi Besar di Gelar Perkara


    Ia juga mengatakan, pihaknya akan menggelar aksi besar di Polres Kabupaten Karawang dalam rangka pengawalan gelar perkara. Pihaknya juga sudah melaporkan tindak pidana Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, yang isinya adalah pemberangusan atau _union busting_.


    "Kemungkinan nanti kita akan gelar aksi besar di Polres Kabupaten Karawang dalam rangka pengawalan gelar perkara," ujarnya.


    Ato menambahkan, pihaknya sudah rapat kecil dengan Ketua DPW PPMI Jawa Barat. Dalam waktu dekat pihaknya akan sounding ke Polda Jabar dan memberikan surat pemberitahuan terkait kegiatan aksi pengawalan gelar perkara atas pelaporan yang sudah dilaporkan di Polres Kabupaten Karawang.


    "Mudah-mudahan dalam hal ini kami meyakini dan percaya kepada pihak kepolisian, terutama penyidik, dapat menjaga integritas sebagai penyidik dan bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Polres Kabupaten Karawang terkait pelaporan yang kami laporkan," katanya.


    "Harapan kami ya mudah-mudahan para penyidik tidak bisa disuap ataupun diiming-imingi apapun," pungkasnya. 


    Toto


    Komentar

    Tampilkan

    Terkini