Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menyatakan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan terkait polemik pengadaan jasa influencer yang disorot Indonesia Corruption Watch (ICW).
Pengadaan jasa publikasi tersebut melibatkan dua kementerian dan perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, dengan nilai mencapai Rp14,69 miliar selama periode 2024 hingga 2026.
Raffi menegaskan, dirinya tidak keberatan apabila dilakukan pemeriksaan oleh sejumlah lembaga pengawasan, mulai dari inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya, keterbukaan dalam proses pemeriksaan merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas.
"Kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," kata Raffi melalui unggahan video di akun Instagram @ukpmudaseniraffiahmad, Senin (16/11/2026).
Raffi juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024. Konsultasi tersebut dilakukan untuk membahas kelanjutan aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement maupun bentuk kerja sama komersial lainnya.
Ia menyebut, berdasarkan hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas yang dilakukannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
"Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ungkapnya.
Meski demikian, Raffi menyadari bahwa posisi yang kini diembannya sebagai Utusan Khusus Presiden memiliki tanggung jawab lebih besar, terutama berkaitan dengan etika jabatan, kepatutan, serta kepercayaan masyarakat.
Ia mengaku akan menjadikan polemik tersebut sebagai bahan evaluasi agar lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas bisnis maupun pekerjaan profesionalnya ke depan.
Raffi pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kritik dan masukan. Ia menilai kepercayaan publik harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
"Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi," tegasnya.
Dalam pernyataannya, Raffi turut menyampaikan permohonan maaf atas kerja sama PT Rans Animasi Indonesia dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Saintek) pada 2024.
Ia menjelaskan, kerja sama dengan kementerian tersebut berlangsung sebelum dirinya ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden. Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berlangsung ketika dirinya sudah menduduki jabatan tersebut.
"Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf," ucap Raffi.
Sebelumnya, ICW mengungkap temuan terkait pengadaan jasa publikasi oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Berdasarkan temuan ICW, total nilai pengadaan jasa publikasi tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar dalam kurun waktu 2024 hingga 2026.
Sorotan tersebut kemudian memunculkan perhatian publik terhadap transparansi pengadaan jasa influencer, terutama karena salah satu kerja sama berlangsung ketika Raffi Ahmad telah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
(Red)


