.png)
Trawlmediaindonesia.id
ANTALYA, Turkiye – Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan strategis dalam menghadapi ancaman krisis iklim global. Perempuan dinilai tidak lagi cukup hanya dijadikan objek atau peserta, melainkan harus memegang kendali utama dalam merumuskan kebijakan lingkungan.
Sikap tersebut disampaikan dalam forum _Strategic Dialogue: Women Leaders for Climate and Environment_ di Paviliun Indonesia pada ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Senin (9/11/2026).
Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Air, Retno Marsudi, menyoroti ketimpangan yang masih dialami kelompok perempuan akibat dampak perubahan iklim, khususnya dalam mengakses air bersih.
Retno membeberkan bahwa perempuan dan anak perempuan di berbagai belahan dunia harus menghabiskan total 250 juta jam setiap hari hanya untuk mengumpulkan air. Beban berat ini memangkas hak mereka atas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan fisik.
“Dunia membutuhkan kesetaraan yang memungkinkan perempuan memimpin aksi, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Kita tidak boleh berhenti hanya pada pelibatan perempuan, tetapi harus memastikan mereka memiliki ruang untuk memimpin,” ujar Retno.
Padahal, merujuk data Bank Dunia, keberadaan perempuan di pucuk kepemimpinan terbukti memberikan dampak signifikan. Proyek pengelolaan air yang dipimpin perempuan tercatat memiliki tingkat efektivitas hingga 6-7 kali lebih tinggi dibanding kelompok lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Alia Febyani Prabandari, menyatakan kepemimpinan perempuan dalam menjaga bumi dapat dibangun dari unit paling mendasar, yaitu keluarga dan komunitas.
Alia menilai potensi 142 juta perempuan dan anak perempuan di Indonesia merupakan modal sosial yang amat besar. Aksi nyata dapat diakselerasi melalui kebiasaan harian, seperti penghematan air, pemilahan sampah dari rumah, hingga penguatan operasional bank sampah yang ditopang kader DWP dan PKK.
“Ketika jutaan perempuan dan keluarga mulai melakukan pilihan-pilihan sederhana ini, tindakan kecil dapat berkembang menjadi gerakan yang membawa perubahan besar,” kata Alia.
Ia merinci sejumlah praktik baik kepemimpinan perempuan yang sudah berjalan di tingkat lokal Indonesia. Di antaranya konservasi hutan mangrove di Papua, perlindungan benih lokal di Nusa Tenggara Timur, pengelolaan lanskap berbasis tradisi di Bali, hingga adaptasi dampak pesisir di Labuan Bajo dan Demak.
Menutup dialog tersebut, Indonesia menyerukan agar komunitas internasional dan badan-badan PBB tidak sekadar memberikan perhatian formalitas.
Retno dan Alia menyepakati perlunya komitmen nyata dari mitra global untuk memperluas akses sumber daya, meningkatkan kapasitas kepemimpinan, dan menjamin keterlibatan perempuan di setiap tingkatan perumusan kebijakan iklim.
Melalui ajang COP31 Antalya, Indonesia kembali menegaskan posisinya bahwa perempuan bukan sekadar pihak paling terdampak krisis iklim, melainkan aktor kunci dalam menghadirkan solusi lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
(Ida)
