Trawlmediaindonesia.id
Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Forum Remaja dan Mahasiswa Indonesia (DPP Formasi) mendesak Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, segera membuktikan komitmennya mengevaluasi jajaran direksi Perumda Tirta Bhagasasi.
Desakan itu disampaikan karena Formasi menilai masyarakat tidak membutuhkan janji yang terus diulang, melainkan keberanian mengambil keputusan dan tindakan nyata.
Ketua Umum DPP Formasi, Tri Handito, S.Kom., CIPL, mengatakan persoalan di tubuh Perumda Tirta Bhagasasi tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Bupati Bekasi harus menunjukkan sikap tegas terhadap jajaran direksi, khususnya Direktur Umum (Dirum), melalui evaluasi yang terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan jadikan jabatan sebagai tempat berlindung dari kritik. Kami menagih janji Bupati Bekasi! Evaluasi seluruh jajaran direksi Perumda Tirta Bhagasasi. Jika Dirum dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka jangan ragu untuk mencopotnya," tegas Tri Handito.
Menurut Formasi, kepemimpinan bukan sekadar menduduki jabatan, melainkan keberanian menjawab persoalan dan mempertanggungjawabkan kinerja. Perumda Tirta Bhagasasi merupakan perusahaan daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, sehingga kinerja direksinya harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Formasi mengingatkan, janji evaluasi tidak boleh berhenti sebagai pernyataan politik. Bupati Bekasi harus segera mengambil langkah konkret dan memberikan penjelasan kepada publik mengenai arah evaluasi terhadap jajaran direksi Perumda Tirta Bhagasasi.
Apabila tidak ada respons nyata, Formasi menegaskan akan meningkatkan tekanan melalui aksi demonstrasi.
"Kalau suara kami tidak didengar, jangan salahkan kami ketika jalanan menjadi ruang perjuangan. Kami tidak datang untuk meminta belas kasihan. Kami datang untuk menagih tanggung jawab!" tegasnya.
DPP Formasi memastikan tengah mempersiapkan aksi demonstrasi dengan kekuatan sekitar 300 massa dalam waktu dekat. Aksi tersebut akan menjadi bentuk tekanan terbuka terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi Perumda Tirta Bhagasasi.
Formasi menyatakan aksi ini merupakan gerakan kontrol sosial untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan daerah. Aksi akan dilaksanakan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kini, Bupati Bekasi dihadapkan pada pilihan: membuktikan janji melalui tindakan nyata atau membiarkan tuntutan masyarakat berkembang menjadi gelombang aksi yang lebih besar," tutup Tri Handito.
(Ida)
