.png)
Trawlmediaindonesia.id
Kota Bekasi – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menegaskan pentingnya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 yang inklusif dan memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Menurut Harris, hak politik dan hak konstitusional penyandang disabilitas harus menjadi perhatian serius sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2029.
Hal tersebut disampaikan Harris saat memberikan sambutan dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinergitas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lembaga Pemantau Pemilu dalam rangka persiapan Pemilu 2029 di Hotel Horison, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
Ia mengatakan, pemilu yang inklusif tidak cukup hanya diwujudkan melalui regulasi, tetapi juga harus diterapkan secara nyata dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.
"Pemilu yang inklusif bukan hanya soal aturan, tetapi bagaimana praktik pelaksanaannya mampu memberikan kemudahan serta menghormati martabat penyandang disabilitas untuk turut serta menentukan arah pembangunan bangsa," ujar Harris.
Ia menjelaskan, Pemilu merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui pesta demokrasi tersebut, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan.
Karena itu, prinsip kesetaraan harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu tanpa membedakan kondisi fisik, jenis kelamin, agama, latar belakang, maupun status sosial seseorang.
Harris menegaskan, penyandang disabilitas mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak untuk memilih maupun dipilih dalam kontestasi demokrasi.
Menurutnya, pemenuhan hak politik kelompok disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, melainkan kewajiban yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.
"Penyelenggaraan Pemilu harus mampu memberikan akses yang setara, mudah, aman, dan bermartabat bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menggunakan hak politiknya secara bebas, mandiri, dan tanpa diskriminasi," tegasnya.
Lebih lanjut, Harris menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mendorong peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi.
Upaya tersebut tidak hanya diarahkan agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya, tetapi juga membuka ruang keterlibatan mereka sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, baik melalui badan ad hoc maupun pada tingkatan lainnya.
Selain itu, penguatan pengawasan juga dinilai penting agar berbagai regulasi yang menjamin hak politik penyandang disabilitas dapat diterapkan secara optimal di lapangan.
Dengan demikian, persiapan menuju Pemilu 2029 diharapkan mampu menghasilkan penyelenggaraan demokrasi yang semakin terbuka, adil, dan memberikan ruang partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
(Red)
