-->
  • Jelajahi

    Copyright © Trawlmediaindonesia
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Tak Bawa KTP Saat Bepergian, Mendagri Usulkan Hapus Denda

    trawlmediaindonesia
    Senin, 16 November 2026, 16:57 WIB Last Updated 2026-11-16T09:57:54Z

    Trawlmediaindonesia.id

    Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan penghapusan sanksi denda administratif bagi masyarakat yang bepergian tanpa membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD).


    Usulan tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Menurutnya, pemberian sanksi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Kependudukan (Adminduk) harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan kondisi masyarakat.


    Tito menegaskan, aturan mengenai sanksi tidak boleh dibuat secara berlebihan hingga justru menghambat masyarakat dalam memperoleh hak maupun mengakses pelayanan publik.


    "Pemerintah memandang bahwa pengaturan sanksi harus disusun secara proporsional, konsisten, dan memiliki hubungan yang jelas dengan kewajiban maupun larangan yang diatur dalam RUU yang sudah disampaikan oleh DPR," kata Tito.


    Ia menambahkan, keberadaan sanksi tetap diperlukan, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat.


    "Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada," lanjutnya.


    Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan pemerintah mengusulkan penghapusan denda adalah belum meratanya penggunaan IKD di tengah masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat tersebut, tingkat kepemilikan IKD saat ini baru mencapai sekitar 11 persen.


    "Pemerintah mengusulkan penghapusan denda administratif terhadap penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau IKD, karena ini masih berproses. Kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap, yang saat ini sudah tadi 11%, baru 11%. Jadi kita harus, kami harus fair juga perlu dilakukan secara bertahap," jelasnya.


    Menurut Tito, apabila masyarakat diwajibkan selalu membawa identitas digital dalam setiap aktivitas, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi penduduk.


    "Sementara kewajiban yang membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani penduduk dan tidak sejalan dengan prinsip layanan inklusif," ujarnya.


    Ia menilai, peningkatan penggunaan IKD sebaiknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif melalui sosialisasi, perluasan akses, serta peningkatan kemudahan pelayanan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem verifikasi identitas agar masyarakat tetap dapat memperoleh layanan meskipun tidak selalu membawa identitas fisik maupun digital.


    Dalam kesempatan yang sama, Tito turut menyoroti pengaturan sanksi administratif terhadap pegawai atau pejabat penyelenggara serta pengguna layanan yang tidak menjalankan kewajiban pemadanan dan integrasi nomor identitas layanan publik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).


    Hal serupa juga berlaku terhadap kewajiban mengintegrasikan sistem informasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).


    Tito menilai ketentuan tersebut perlu diselaraskan dengan regulasi yang sudah berlaku, khususnya aturan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mekanisme pemberian sanksi administratif.


    "Rumusan tersebut perlu diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN atau aparatur sipil negara dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi yang berlaku," tuturnya.


    (Red)


    Komentar

    Tampilkan

    Terkini