.png)
Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Pemerintah resmi mengatur larangan bagi perusahaan atau pemberi kerja untuk menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pekerja. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, tepatnya Pasal 78.
Dalam aturan tersebut, perusahaan tidak diperbolehkan menjadikan ijazah atau dokumen pribadi pekerja sebagai persyaratan maupun jaminan dalam hubungan kerja.
"Dalam membuat Perjanjian Kerja, Pemberi Kerja dilarang: a. mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh; dan/atau b. menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh, sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja," demikian bunyi Pasal 78 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan sebagaimana dikutip dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Meski demikian, terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2), ijazah atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dengan pembiayaan perusahaan dapat menjadi pengecualian apabila didasarkan pada perjanjian kerja tertulis serta untuk kepentingan yang dibenarkan secara hukum.
Larangan serupa juga berlaku bagi pelaksana penempatan tenaga kerja. Mereka tidak diperbolehkan menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pencari kerja sebagai jaminan penempatan.
Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang menyebutkan, "Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilarang: b. menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pencari kerja sebagai jaminan dalam penempatan kerja."
Atur Langkah Pencegahan PHK
Selain memberikan perlindungan terhadap dokumen pribadi pekerja, undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban berbagai pihak untuk melakukan upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pasal 228 ayat (1) menyatakan bahwa pemberi kerja, pekerja atau buruh, serikat pekerja, pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah memiliki kewajiban bersama untuk mengupayakan agar PHK tidak terjadi.
"Pemberi Kerja, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan segala upaya wajib mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja," demikian bunyi pasal tersebut.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga merinci 10 langkah yang harus ditempuh sebagai upaya mencegah PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (2).
Langkah-langkah tersebut meliputi:
1. Mengurangi pekerjaan lembur pada hari libur.
2. Mengurangi jam kerja lembur harian.
3. Mengurangi jumlah sif kerja.
4. Mengurangi jam kerja atau hari kerja.
5. Tidak memperpanjang pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berakhir.
6. Tidak mengganti pekerja yang memasuki usia pensiun.
7. Menyesuaikan upah dan/atau fasilitas bagi pekerja di tingkat manajerial.
8. Merumahkan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) secara sementara atau bergiliran.
9. Menawarkan program pensiun dini secara sukarela.
10. Menawarkan program pensiun kepada pekerja yang telah memenuhi persyaratan.
PHK Harus Melalui Perundingan
Apabila berbagai upaya pencegahan tersebut tidak berhasil dan PHK tidak dapat dihindari, perusahaan diwajibkan terlebih dahulu melakukan perundingan bipartit dengan pekerja atau serikat pekerja.
Perundingan tersebut harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.
Apabila perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian perselisihan PHK harus dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (5) yang menyatakan, "Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melalui prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Bahkan, undang-undang tersebut menegaskan bahwa PHK tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa kesepakatan maupun putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pasal 228 ayat (7) menyebutkan, "Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap maka Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan."
Dengan ketentuan tersebut, UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan terhadap dokumen pribadi pekerja, tetapi juga mempertegas kewajiban perusahaan dan pemerintah dalam mencegah PHK serta menjamin proses pemutusan hubungan kerja berjalan sesuai mekanisme hukum.
(Red)
