Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil melalui Sidang Isbat yang digelar oleh Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan hasil keputusan tersebut usai pelaksanaan sidang.
"Disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Demikian hasil Sidang Isbat yang baru kita laksanakan," ujar Nasaruddin Umar di Hotel Borobudur, Jakarta.
Dalam proses penetapan awal Ramadan, pemerintah menggunakan pendekatan integrasi hisab dan rukyat. Metode hisab dilakukan melalui perhitungan astronomi untuk menentukan posisi hilal secara matematis. Sementara itu, rukyat dilakukan dengan pemantauan langsung hilal di ufuk barat setelah matahari terbenam.
Pendekatan ini dimaksudkan untuk menggabungkan aspek ilmiah dan observasi faktual sekaligus menjaga persatuan umat Islam di Indonesia. Pemerintah juga mengacu pada kriteria MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Apabila hilal belum memenuhi kriteria tersebut, maka bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari.
Meski pemerintah telah menetapkan awal Ramadan pada 19 Februari 2026, terdapat potensi perbedaan dengan organisasi Islam lain. Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan metode hisab hakiki.
Sidang Isbat turut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi masyarakat Islam, duta besar negara-negara sahabat, serta lembaga terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan para ahli falak.
Selain itu, hadir pula perwakilan Komisi VIII DPR, Mahkamah Agung, Badan Informasi Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Observatorium Bosscha ITB, serta Planetarium Jakarta. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghasilkan keputusan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel.
Sidang Isbat penentuan 1 Ramadan 1447 H sendiri dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yakni pemaparan data posisi hilal secara astronomis, verifikasi hasil rukyat dari berbagai titik pemantauan di Indonesia, serta musyawarah dan pengambilan keputusan yang diumumkan kepada publik.
