Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Sejumlah kalangan mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melalui Inspektorat untuk meninjau ulang kegiatan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) makam di Jakarta Utara Tahun Anggaran 2025.
“Pasalnya, kegiatan tersebut dinilai sarat pemborosan anggaran dan tidak berfungsi,” jelas Luhandry, S.E., S.H.
Di tempat terpisah, Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN), Patar Sihotang, S.H., M.H., turut angkat bicara. Ia menyayangkan kegiatan yang dianggarkan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta di TPU Budidharma, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara.
“Dalam waktu dekat ini, kami akan menyurati aparat penegak hukum agar menjalankan tugas dan fungsinya,” tegas Patar.
Hal senada disampaikan Herman. Ia menyebut sejumlah masyarakat dan pengunjung makam mempertanyakan proyek tersebut.
“Tidak hanya itu, sejumlah masyarakat/pengunjung makam mempertanyakan kegiatan atau pekerjaan proyek penataan RTH makam di wilayah Jakarta Utara yang dinilai tidak berfungsi alias membuang-buang anggaran,” tuturnya.
Diketahui, anggaran kegiatan tersebut mencapai Rp3.432.609.306,00. Kondisi ini memicu pertanyaan dari masyarakat terkait proyek penataan RTH makam yang dinilai terkesan pemborosan dan mubazir.
Selain itu, pekerjaan pemasangan U-ditch dan box culvert disebut tidak berfungsi optimal. Bahkan, pemasangan U-ditch diduga menyebabkan banjir di TPU Budidharma, dengan sejumlah makam terlihat tergenang air.
Banjir tersebut diduga terjadi akibat perencanaan pemasangan U-ditch yang kurang matang dan terkesan dipaksakan. Sejak awal pengerjaan, proyek ini bahkan sudah menjadi sorotan pengunjung TPU.
Akibat proyek yang dinilai asal-asalan, lebar jalan di lokasi juga menyempit. Saluran U-ditch yang dibangun di bahu jalan memperkecil akses yang sebelumnya lebih luas, sebagaimana terlihat dalam dokumentasi pada Rabu (15/4/2026).
Ironisnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta justru dinilai menghamburkan anggaran.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam seminggu, umumnya setiap Jumat sejak 10 April 2026, sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini berlaku bagi instansi pusat maupun daerah, dengan skema 70 persen WFH dan 30 persen Work From Office (WFO), tanpa mengganggu pelayanan publik.
Namun demikian, di tengah kebijakan efisiensi tersebut, proyek penataan RTH makam ini justru menuai sorotan karena diduga tidak efektif dan berpotensi pemborosan anggaran.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Fajar Sauri, serta Kepala Bidang terkait, Siti Hasni, S.Sos., M.Si., tidak memberikan tanggapan. Keduanya disebut tidak merespons konfirmasi yang disampaikan melalui aplikasi WhatsApp.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi dan terkesan bungkam terkait berbagai sorotan atas kegiatan tersebut.
(Aly)
