Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Pemulihan korban tindak pidana terorisme tidak berhenti ketika perhatian publik terhadap sebuah peristiwa mereda. Bagi para penyintas, proses memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, serta menata kembali kehidupan keluarga dapat berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu, kehadiran negara perlu diwujudkan melalui pendampingan berkelanjutan, pemenuhan hak, dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan korban.
Komitmen tersebut diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui kegiatan Penilaian Keberfungsian Korban Tindak Pidana Terorisme yang berlangsung pada 13–15 Oktober 2026 di Provinsi Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan penyintas, sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi pemulihan dengan kementerian, lembaga, dan pihak terkait.
Direktur Koordinasi Pemulihan Korban BNPT, Suroyo, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa mendengarkan pengalaman dan kebutuhan penyintas merupakan langkah penting untuk memastikan negara hadir secara nyata dalam proses pemulihan.
"Suara para penyintas sangat kami perlukan dalam menjaga perdamaian. Kekerasan dan terorisme tidak akan pernah selesai jika terus dibalas dengan kekerasan. Melalui dialog, saling mendengarkan, serta mengedepankan rasa kasih tanpa saling menyalahkan, kita dapat memutus lingkaran kekerasan tersebut," tegas Direktur Koordinasi Pemulihan Korban, Suroyo, S.H., M.Hum., saat membuka acara.
Menurutnya, penilaian keberfungsian korban dilakukan untuk mengetahui kemampuan penyintas dalam menjalankan peran kehidupan sebelum peristiwa terorisme maupun beradaptasi dengan perubahan yang terjadi setelahnya. Hasil penilaian diharapkan menjadi salah satu acuan dalam menentukan kebutuhan pemulihan dan mendukung keberlanjutan program bagi korban yang telah maupun belum menerima haknya.
"Dengan pendekatan tersebut, pemulihan tidak semata-mata diukur dari bantuan yang telah diberikan, tetapi juga dari sejauh mana penyintas memperoleh dukungan untuk menjalani kehidupan, membangun kembali kemandirian, dan memenuhi kebutuhan keluarganya.
Kehadiran Negara yang Dirasakan Langsung oleh Penyintas
Bagi para penyintas, perhatian negara bukan sekadar persoalan administrasi atau pemenuhan bantuan. Kehadiran negara juga berarti adanya pihak yang bersedia mendengarkan, memahami kondisi mereka, serta membantu menghubungkan kebutuhan korban dengan layanan dan hak yang semestinya diperoleh.
Perwakilan penyintas Bali, I Made Kembangasrini, mengapresiasi langkah BNPT yang terus memantau kondisi korban meskipun peristiwa terorisme telah berlalu bertahun-tahun.
"Saya berterima kasih karena negara masih hadir bagi kami korban terorisme. Melalui kegiatan BNPT hari ini, kami merasakan kehadiran negara yang masih mau mengetahui keadaan korban sampai saat ini. Kami berharap dengan dilakukannya penilaian terhadap kondisi kami, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan lain sebagainya, kami mendapatkan hak-hak kami sebagai korban melalui koordinasi BNPT dengan kementerian atau pihak lainnya," ujar salah satu perwakilan penyintas.
Apresiasi serupa disampaikan penyintas lainnya, Maximus Wangge. Ia menilai penilaian keberfungsian dan sinergi antarlembaga penting untuk memastikan pemulihan berjalan sesuai kebutuhan korban, termasuk dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak penyintas.
"Berdasarkan penilaian keberfungsian yang dilakukan BNPT, pemenuhan hak dan pemulihan bagi kami dapat terlaksana secara tepat sasaran. Terimakasih karena terus mendampingi, memberikan perlindungan, serta menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak kami. Semoga negara terus menjadi pilar harapan bagi pemulihan kami," katanya.
Pengalaman para penyintas tersebut menegaskan bahwa dampak terorisme tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung. Peristiwa teror juga dapat memengaruhi kehidupan keluarga, kondisi sosial, dan kesempatan anak-anak untuk menatap masa depan. Oleh karena itu, pemulihan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan koordinasi lintas sektor.
Pemulihan Trauma Membutuhkan Pendampingan Berkelanjutan
Selain melakukan penilaian keberfungsian, rangkaian kegiatan di Bali juga mencakup inbound training bersama psikolog untuk mendukung proses pemulihan psikologis penyintas.
Perwakilan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Bali, Komang Rahayu Indrawati, S.Psi., M.Si., menjelaskan bahwa pemulihan trauma merupakan proses yang dinamis. Kemampuan seseorang untuk menceritakan pengalaman traumatis atau menerima keadaan tidak selalu berarti seluruh dampak psikologis telah selesai.
"Banyak anggapan bahwa pemulihan dari pengalaman traumatik berakhir ketika seseorang sudah mampu bercerita atau menerima keadaan. Akan tetapi, pemulihan trauma adalah proses dinamis seumur hidup di mana individu belajar mengintegrasikan pengalaman masa lalu ke dalam identitas diri yang baru," tutur Komang.
Karena itu, dukungan psikologis perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap individu. Ruang aman untuk bercerita, pendampingan yang tepat, serta dukungan sosial dapat menjadi bagian penting dalam membantu penyintas melanjutkan kehidupan.
Melalui kegiatan ini, BNPT mendorong agar hasil penilaian keberfungsian menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat kebijakan dan koordinasi pemulihan korban bersama kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan fisik, psikologis, dan sosial secara inklusif, terukur, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masing-masing penyintas.
Bagi BNPT, memastikan korban tetap mendapatkan perhatian setelah peristiwa terorisme berlalu merupakan bagian penting dari penanggulangan terorisme. Sebab, keberhasilan pemulihan bukan hanya tentang membantu penyintas melewati masa sulit, melainkan juga memastikan mereka memiliki kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara bermartabat, memperoleh haknya, dan membangun masa depan bersama keluarga.
Negara hadir bukan hanya saat tragedi terjadi, tetapi juga dalam setiap langkah penyintas untuk memulihkan kehidupan dan merawat perdamaian.
(Wly)
