Trawlmediaindonesia.id
JAKARTA -Program Beasiswa Jakarta Unggul yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum menunjukkan keberpihakan konkret terhadap masyarakat Betawi sebagai pemilik historis dan kultural Jakarta.
Ketua Pemuda Kaum Betawi , H Masykur Isnan menegaskan, kebijakan pendidikan tidak cukup hanya bicara soal jumlah penerima dan besaran bantuan, tapi harus menjawab sejauh mana kebijakan itu berpihak kepada masyarakat Betawi.
"Keberpihakan terhadap masyarakat Betawi tidak boleh berhenti pada narasi, simbol, maupun pernyataan politik," tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/10).
Menurutnya, jika pemerintah benar-benar berkomitmen meningkatkan daya saing generasi muda Betawi, komitmen itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret, terukur, transparan, dan dirasakan langsung.
"Jangan sampai program yang menggunakan nama Jakarta Unggul justru mengabaikan persoalan ketimpangan akses pendidikan yang masih dihadapi sebagian masyarakat," ujarnya
Ia menyebut, masyarakat Betawi tidak butuh sekadar pengakuan sebagai bagian dari Jakarta. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang memastikan mereka punya kesempatan nyata untuk tumbuh, kuliah, dan menentukan masa depan di kotanya sendiri.
Isu lain yang disoroti adalah transparansi. Pemprov Jakarta diminta terbuka soal bagaimana Beasiswa Jakarta Unggul dirancang, siapa sasarannya, bagaimana indikator penerima ditentukan, serta bagaimana komposisi penerimanya.
"Publik berhak mengetahui apakah kebijakan tersebut benar-benar disusun berdasarkan prinsip keadilan atau hanya menjadi program administratif tanpa keberpihakan yang jelas," katanya.
Bagi Pemuda Kaum Betawi, afirmasi terhadap masyarakat Betawi bukan permintaan perlakuan istimewa, melainkan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kebijakan publik menjangkau kelompok yang memiliki kebutuhan spesifik.
"Kami juga menilai kebijakan pendidikan yang menyangkut masa depan generasi muda tidak seharusnya disusun secara eksklusif," tambahnya.
Pihaknya meminta Pemprov membuka ruang dialog dengan masyarakat Betawi, terutama generasi mudanya. Partisipasi publik bukan formalitas, melainkan bagian penting agar kebijakan menjawab kebutuhan.
"Jakarta tidak boleh hanya menjadi kota yang berkembang secara ekonomi, tetapi kehilangan keberpihakan terhadap masyarakat yang menjadi bagian dari sejarah dan identitasnya," tandas Masykur Isnan.
Pemuda Kaum Betawi menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan menyampaikan 5 tuntutan dalam aksi mendatang:
1. Mendesak Pemprov Jakarta memberikan kejelasan bentuk afirmasi bagi masyarakat Betawi dalam Beasiswa Jakarta Unggul.
2. Menuntut transparansi mekanisme, indikator, dan komposisi penerima Beasiswa Jakarta Unggul.
3. Mendorong kebijakan afirmatif yang konkret dan terukur bagi masyarakat Betawi dalam akses pendidikan tinggi.
4. Mendesak Pemprov Jakarta membuka ruang dialog dengan elemen masyarakat Betawi, khususnya generasi muda.
5. Menuntut konsistensi antara komitmen Gubernur Jakarta terhadap peningkatan daya saing anak Betawi dengan implementasi kebijakan beasiswa.
