-->
  • Jelajahi

    Copyright © Trawlmediaindonesia
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Wabup Kotim: Tiga Relawan Gugur, Kami Butuh Bantuan Tangani Karhutla

    trawlmediaindonesia
    Kamis, 15 Oktober 2026, 22:09 WIB Last Updated 2026-10-15T15:09:44Z

    Trawlmediaindonesia.id

    Kotawaringin Timur – Kekecewaan mendalam dirasakan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati, setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak jadi meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya. Luapan kekecewaan itu terekam dalam percakapan telepon antara Irawati dan Staf Ahli Menteri Kehutanan, Fahrizal Fitri, pada Rabu (14/10/2026).


    Dalam rekaman yang beredar, suara Irawati terdengar bergetar hingga menangis saat menyampaikan kondisi penanganan karhutla yang semakin memprihatinkan. Ia menilai kehadiran pemerintah pusat sangat dibutuhkan, terutama setelah tiga relawan dilaporkan meninggal dunia ketika bertugas memadamkan api.


    Kekecewaan tersebut muncul setelah agenda kunjungan Raja Juli Antoni ke Kotim berubah. Sebelumnya, Menteri Kehutanan dijadwalkan mengunjungi lokasi karhutla bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kotim sekitar pukul 08.05 hingga 09.30 WIB.


    Raja Juli diketahui menginap di Hotel Aquarius Sampit. Namun, pada Selasa (13/10/2026) sekitar pukul 21.00 WIB, pemerintah daerah menerima informasi bahwa agenda kunjungan ke Kotim tidak jadi dilaksanakan dan rombongan langsung menuju Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.


    Padahal, Forkopimda dan para relawan telah bersiap menyambut kedatangan menteri. Jamuan makan juga telah disiapkan di Restoran Phoenix, Jalan Jaksa.


    Dari pihak Pemkab Kotim, Diana menyampaikan bahwa perubahan agenda tersebut menimbulkan kekecewaan karena pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan.


    "Kami cukup kaget dan kecewa karena semuanya sudah dipersiapkan. Harapan kami, melalui kunjungan itu, kami bisa berdiskusi untuk mencari solusi bersama, termasuk apa yang dibutuhkan pemerintah daerah dan bentuk dukungan yang bisa diberikan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla," kata Diana.


    Dalam percakapan telepon dengan Fahrizal Fitri, Irawati menegaskan bahwa persoalan utama bukanlah dirinya yang tidak bisa bertemu dengan Menteri Kehutanan. Ia lebih mengkhawatirkan nasib masyarakat dan relawan yang terus berjuang menghadapi kebakaran.


    "Pak, masyarakat ulun kasihan, kada diherani (tidak dihiraukan), Pak," ujar Irawati dalam rekaman tersebut.


    Ia juga mengungkapkan kekecewaannya karena rombongan menteri tidak singgah di lokasi yang telah dipersiapkan pemerintah daerah.


    "Kemarin kami menunggu di pinggir Jalan Jaksa. Tapi rombongan Bapak tidak singgah. Terus kami makan sudah siapkan," katanya.


    Irawati kemudian menyampaikan bahwa rombongan menteri memilih makan di tempat lain. Namun, ia kembali menegaskan bahwa hal tersebut bukan persoalan utamanya.


    "Kami tidak apa-apa tidak ditemui, tapi relawan kami, masyarakat kami tolong diperhatikan, Pak. Tiga orang yang meninggal relawan kami, Pak," tuturnya.


    Menurut Irawati, situasi di lapangan semakin berat karena api terus meluas, sementara petugas dan relawan harus bekerja hingga larut malam untuk mengendalikan kebakaran.


    "Kami juga manusia yang perlu diperhatikan. Tiga orang yang meninggal relawan kami, Pak! Kami sudah mengorbankan relawan kami, api terus meluas dan tim masih berjibaku memadamkan api sampai jam dua malam," ucapnya.


    Ia pun meminta agar keluhan pemerintah daerah dan kondisi para relawan disampaikan langsung kepada Menteri Kehutanan.


    "Sampaikan ke beliau, Pak. Kami perlu bantuan, perlu bantuan, karena memang tidak bisa lagi. Kami sudah mengorbankan relawan kami, api terus meluas karena memang keadaan di lapangan luar biasa, Pak," kata Irawati.


    "Tadi malam kami sampai jam 2 masih berjibaku dengan api, Pak," tambahnya.


    Irawati juga menaruh harapan kepada Fahrizal Fitri yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kotim dan berasal dari Kalimantan Tengah. Ia berharap Fahrizal dapat memahami kesulitan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menangani karhutla.


    "Banyak ulun bersyukur ada staf ahli Kementerian LHK dari Kalimantan Tengah, tentunya melalui pian. Pian lagi mana tahu perasaan kami, pian tahu karena pian orang Kalimantan Tengah. Pernah juga pian menjadi Sekda di Kotim," ujarnya.


    Irawati mengatakan pemerintah daerah, petugas, dan relawan telah berjuang keras untuk melindungi masyarakat dari dampak kebakaran. Namun, keterbatasan di lapangan membuat bantuan pemerintah pusat semakin diperlukan.


    "Kami memang benar-benar capek, Pak. Sudah capek mengurus ini, tapi mau bagaimana karena ini demi masyarakat. Relawan kami juga manusia, Pak, yang memang harus dilindungi juga. Masyarakat kami juga harus dilindungi," katanya.


    Menanggapi keluhan tersebut, Fahrizal berjanji akan menyampaikan pesan Irawati kepada Menteri Kehutanan. Ia mengaku tidak mengetahui bahwa Forkopimda telah menunggu di Jalan Jaksa maupun informasi mengenai tiga relawan yang meninggal dunia.


    "Kena ulun sampaikan ke beliau, lah," ujar Fahrizal.


    "Nanti saya sampaikan. Kami kan tetap harus balik lewat Banjarmasin, nanti kami singgah di Sampit," lanjutnya.


    Meski demikian, rencana persinggahan rombongan di Sampit tersebut belum disertai kepastian waktu. Menhut Disebut Bukan Membatalkan, Melainkan Mengundur Kunjungan


    Di tengah polemik tersebut, Irawati menjelaskan bahwa dirinya telah menerima komunikasi dari Fahrizal mengenai perubahan jadwal kunjungan Menteri Kehutanan.


    Menurut Irawati, agenda tersebut bukan sepenuhnya dibatalkan, melainkan ditunda karena adanya rapat koordinasi di Pangkalan Bun yang tidak dapat ditinggalkan.


    "Saya sudah dihubungi oleh staf ahli Kemenhut, Bapak Fahrizal Fitri, yang dulunya Sekda Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau menyampaikan bukan batal, tetapi mengundur karena ada kegiatan rakor yang tidak bisa ditunda di Pangkalan Bun," kata Irawati.


    Meski demikian, perubahan agenda itu tetap menimbulkan kekecewaan di kalangan pemerintah daerah, terutama karena kondisi karhutla di Kotim membutuhkan perhatian dan dukungan konkret dari pemerintah pusat.


    Karhutla Tiga Bulan, Ribuan Hektare Lahan Terbakar


    Karhutla di Kotim disebut telah berlangsung selama sekitar tiga bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam situasi tersebut, tiga relawan dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugas pemadaman.


    Salah satu media lokal melaporkan bahwa hingga 11 Oktober 2026, luas lahan yang terbakar mencapai 2.137 hektare dengan 44.251 titik panas.


    Di tengah kondisi tersebut, petugas dan relawan masih berjibaku memadamkan api hingga dini hari. Meluasnya kebakaran dan kelelahan personel menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menangani bencana tersebut.


    Irawati pun meminta agar pemerintah pusat tidak hanya memberikan perhatian melalui kunjungan, tetapi juga menghadirkan bantuan nyata untuk memperkuat penanganan karhutla serta memastikan keselamatan relawan dan masyarakat.


    Perubahan agenda kunjungan Menteri Kehutanan ke Kotim turut memicu kritik dari sejumlah pihak. Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menilai kejadian tersebut menimbulkan kesan bahwa kondisi daerah belum mendapatkan perhatian yang semestinya dari pemerintah pusat.


    Wakil Ketua I DPRD Kotim, Juliansyah, juga menyampaikan kekhawatiran bahwa laporan mengenai kondisi karhutla yang diterima pemerintah pusat belum tentu sepenuhnya menggambarkan situasi sebenarnya apabila pejabat terkait tidak melihat langsung kondisi lapangan.


    Sementara itu, Aliansi Pemuda Kalimantan Peduli Kemanusiaan mendesak agar pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional. Anggota DPRD Kotim, Subani, turut mengingatkan agar kunjungan pejabat pemerintah tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial atau untuk mengambil foto.


    Rangkaian kritik tersebut menunjukkan besarnya harapan pemerintah daerah dan masyarakat agar penanganan karhutla di Kotim mendapat perhatian serius. Di tengah kebakaran yang belum terkendali dan gugurnya tiga relawan, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat upaya pemadaman serta melindungi keselamatan masyarakat.


    (Red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini