.png)
Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto, atas disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026.
ASPIRASI juga menyampaikan penghargaan kepada pimpinan DPR RI, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI beserta jajarannya, Ketua Panitia Kerja (Panja) beserta seluruh anggotanya, serta Kementerian Ketenagakerjaan RI yang terlibat dalam proses pembentukan hingga terbitnya undang-undang tersebut.
"Bagi kami, terbitnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan momentum penting dalam perjalanan hubungan industrial dan perjuangan pelindungan hak-hak pekerja/buruh di Indonesia," kata Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, dalam keterangan pers tertulis, Senin (10/11/2026).
Menurut Mirah, kehadiran undang-undang tersendiri yang secara khusus mengatur bidang ketenagakerjaan diharapkan menjadi landasan baru untuk membangun hubungan industrial yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, serta menempatkan pelindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai bagian penting dari pembangunan nasional.
Ia menegaskan, undang-undang ini tidak boleh hanya menjadi dokumen hukum yang selesai setelah diundangkan. Lebih dari itu, harus menjadi instrumen negara untuk memastikan hak-hak pekerja/buruh benar-benar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam praktik hubungan kerja sehari-hari.
Minta Serikat Dilibatkan Susun Aturan Turunan
Seiring telah diundangkannya UU Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah akan memasuki tahapan penting berikutnya, yaitu menyusun berbagai peraturan pelaksanaan sebagai petunjuk teknis dan operasional dari undang-undang tersebut.
Dalam hal ini, ASPIRASI berharap dan meminta pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan RI, melibatkan perwakilan organisasi serikat pekerja/serikat buruh secara nyata dan substantif dalam proses penyusunan seluruh peraturan turunannya.
"Keterlibatan serikat pekerja bukan sekadar formalitas atau hanya untuk memenuhi unsur konsultasi. Serikat pekerja harus diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, masukan, kritik, serta pengalaman nyata yang dihadapi pekerja/buruh di lapangan," ujar Mirah.
Ia menilai, pihak yang paling memahami persoalan ketenagakerjaan bukan hanya pemerintah dan pengusaha, tetapi juga pekerja/buruh yang setiap hari berhadapan langsung dengan persoalan hubungan kerja, pengupahan, status pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta berbagai persoalan lainnya.
"Jangan sampai peraturan turunan justru mengurangi, mempersempit, atau mengaburkan semangat pelindungan yang telah dibangun melalui undang-undang ini," tegasnya.
UU Harus Dilaksanakan, Bukan Sekadar Diundangkan
Mirah juga menegaskan, tantangan terbesar setelah terbitnya undang-undang ini adalah memastikan seluruh ketentuannya benar-benar dijalankan oleh semua pihak.
Pemerintah harus hadir sebagai regulator sekaligus pengawas yang tegas. Pengusaha wajib menjalankan ketentuan undang-undang dan memenuhi hak-hak pekerja/buruh. Sementara pekerja dan serikat pekerja juga harus memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan hukum.
"Jangan sampai kita memiliki undang-undang yang baik di atas kertas, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan. Jangan sampai pekerja/buruh kembali harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak-hak yang sebenarnya sudah dijamin oleh undang-undang," katanya.
Ajak Semua Pihak Awasi Implementasi
ASPIRASI mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, organisasi pengusaha, organisasi serikat pekerja/serikat buruh, akademisi, hingga masyarakat luas untuk bersama-sama melakukan monitoring dan pengawasan terhadap implementasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya pada saat awal undang-undang diberlakukan. Perlu dilihat bagaimana pelaksanaannya di perusahaan, bagaimana pengawasan terhadap pelanggaran dilakukan, bagaimana penyelesaian pengaduan pekerja/buruh, serta apakah hak-hak yang telah dijamin benar-benar diterima oleh para pekerja.
ASPIRASI juga akan menjalankan fungsi organisasi dalam mengawal implementasi undang-undang ini, menyerap laporan dan aspirasi anggota maupun pekerja/buruh di berbagai daerah, serta menyampaikan temuan dan evaluasi kepada pemerintah dan lembaga terkait apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.
"Kami ingin memastikan bahwa undang-undang ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan dan manfaat nyata bagi jutaan pekerja/buruh beserta keluarganya," ujar Mirah.
"Bagi ASPIRASI, perjuangan belum selesai hanya karena undang-undang telah diundangkan. Justru, perjuangan berikutnya adalah mengawal agar setiap pasal dan setiap ketentuan benar-benar dilaksanakan. Undang-undang ini lahir untuk melindungi pekerja. Karena itu, jangan sampai dalam pelaksanaannya justru pekerja yang kehilangan perlindungan," pungkasnya.
(Ida)
