.png)
Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo, dituntut hukuman lima tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi penerimaan gratifikasi.
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Dalam persidangan, jaksa menyatakan Budiman Bayu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.
"Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan Terdakwa Budiman Bayu Prasojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan," kata jaksa saat membacakan tuntutan.
Atas perbuatannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama lima tahun kepada Budiman Bayu.
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun," ujar jaksa.
Selain pidana badan, Bayu juga dituntut membayar denda sebesar Rp300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.
Jaksa turut menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp653 juta. Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk melunasi kewajiban tersebut, maka akan dikenakan pidana penjara pengganti selama satu tahun.
"Dalam hal Terdakwa saat itu terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara pengganti selama 1 tahun," kata jaksa.
Dalam menyusun tuntutan, jaksa juga mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.
Hal yang memberatkan, perbuatan Bayu dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Selain itu, tindakannya dianggap telah mencoreng nama baik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang meringankan tuntutan. Jaksa menilai Bayu bersikap sopan selama menjalani persidangan dan belum pernah tersangkut perkara pidana sebelumnya.
Bayu juga dinilai kooperatif karena telah memberikan keterangan mengenai perbuatannya sendiri, keterlibatan pihak lain, serta tindak pidana yang terjadi. Bahkan, ia disebut turut mengungkap peran pelaku yang memiliki kedudukan lebih tinggi.
Atas perkara tersebut, Budiman Bayu Prasojo diyakini jaksa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
(Red)
