.png)
Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan alasan penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kemudian dikaitkan dengan pasal makar.
Yusril mengatakan, pada awal penangkapan, penyidik Bareskrim Polri hanya menerapkan pasal terkait tindak pidana penyadapan dan intersepsi elektronik. Namun, seiring perkembangan penyidikan dan pengumpulan alat bukti, muncul indikasi adanya dugaan tindak pidana makar.
Ia menegaskan, pada hari pertama penahanan terhadap tiga tersangka, pasal yang digunakan masih berkaitan dengan penyadapan dan intersepsi elektronik sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa pada hari pertama dilakukan penahanan terhadap tiga orang, dan kemudian sorenya sampai sore itu ditahan tiga orang, dan pada sampai saat itu pasal-pasal yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan, intersepsi elektronik berdasarkan pasal-pasal di dalam KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang sampai saat itu," kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Yusril, arah penyidikan berubah setelah penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi dan para tersangka hingga malam hari. Dari proses tersebut, penyidik memperoleh tambahan alat bukti yang mengarah pada dugaan makar.
"Penyelidikan ini kan berkembang terus. Malam-malam itu juga saksi diperiksa terus. Tersangka diperiksa terus, alat bukti dikumpulkan, dan besoknya baru kami bisa memastikan ini ada indikasi tindak pidana makar yang sesuai dengan pasal 191, 192, 193," ujarnya.
Yusril membantah anggapan bahwa pemerintah atau aparat penegak hukum memberikan keterangan yang berubah-ubah terkait penerapan pasal dalam perkara tersebut. Ia menekankan bahwa penetapan pasal pidana harus mengikuti fakta dan bukti yang ditemukan selama proses penyidikan.
"Jadi bukan saya mengatakan ini Yusril kok gimana sih. Hari pertama bilang nggak ada makar, hari kedua kok tiba-tiba ada makar? Tidak, bukan begitu maksud saya. Kami ini hukum, hukum itu harus tegas, di mana batas, di mana bicaranya," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka dengan dugaan makar tidak boleh hanya didasarkan pada opini atau penilaian yang berkembang di masyarakat maupun media sosial.
"Menetapkan orang tersangka nggak seperti orang ngomong di media sosial. Pendapat saya itu makar lho. Ya penegakan hukum nggak bisa pakai pendapat. Kalau pakai pendapat Anda ini maling, terus ditangkap orang, bahaya itu," lanjut Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa penyidik harus memastikan terpenuhinya minimal dua alat bukti permulaan yang cukup sebelum menetapkan sangkaan pidana. Langkah tersebut diperlukan agar proses hukum memiliki dasar kuat dan tidak mudah dipatahkan melalui gugatan praperadilan.
"Hukum itu harus didasarkan pada bukti, bukan dengan pendapat. Alat buktinya baru ketemu malam itu, ini mengarah kepada tindakan makar, baru besoknya kami umumkan," jelasnya.
Ia menilai, jika sejak awal penyidik langsung mengumumkan dugaan makar tanpa didukung alat bukti yang memadai, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
"Kalau seketika sore itu nyatakan makar, itu kesempatan baik untuk mengajukan praperadilan, menetapkan orang tanpa dua alat bukti permulaan yang cukup, itu malah berbalik kalah di praperadilan nanti. Kami ini hati-hati bekerja dan hati-hati berpikir jangan sampai melakukan kesalahan," ucapnya.
Yusril menambahkan, hingga kini penyidikan kasus dugaan intersepsi terhadap kepala negara tersebut masih berlangsung di Bareskrim Polri. Penyidik terus memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan bukti tambahan, serta meminta keterangan para ahli untuk memperkuat konstruksi perkara.
Ia juga menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada penambahan jumlah tersangka. Meski demikian, proses pendalaman perkara masih terus dilakukan.
"Perkembangannya masih berlangsung sampai sekarang, dan sampai hari ini tersangkanya belum bertambah, tapi penyidikan terus dilakukan dan saksi-saksi juga terus diperiksa dan alat bukti juga terus dihimpun, dan pendapat para ahli juga didengar, karena pendapat ahli juga merupakan satu alat bukti dalam persidangan pidana," ungkap Yusril.
(Red)
