TRAWL MEDIA INDONESIA - Ibu Kota DKI Jakarta yang akan berpindah ke Kalimantan Timur telah melalui beberapa tahapan, infrastruktur yang saat ini telah berlangsung di IKN mendapatkan respon positif oleh seluruh masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya dari kalangan masyarakat hukum adat.
Dosen dan juga Praktiksi Hukum Omay Chusmayadi menanggapi hal ini.
"Sebagai dosen dan juga sebagai praktisi hukum di bidang pertahanan dan hukum secara umum , mengenai IKN dan mengenai hukum adat di Kalimantan Timur yang akan di jadikan ibu kota Negara kita, di lihat dari sisi pertanahan bahwa pemerintah harus bisa melindungi hak-hak hukum tanah adat di sana , yang mana hukum pertanahan Indonesia adalah hukum adat dan harus di junjung tinggi , jadi pemerintah bukan semata-mata karena mengambil hukum adat saja tapi harus melindungi hak hukum adat , dan harus mengacu dengan payung hukum akan tanah adat itu sendiri. " Kata nya saat di temui di sebuah rumah makan di Jakarta Utara.(23/11) .
Sebagai Pendidik Omay tekankan kepada pemerintah agar memperhatikan pendidikan masyarakat Kalimantan Timur. "Kali ini saya mengamati soal hak anak dan keturunan masyarakat di sana , terutama anak dan turunnya karena mereka itu sudah turun-temurun mempunyai hak atas tanah tersebut, dan itu secara hukum Syah dan tak boleh di abaikan jangan hanya pada waktu pembangunan infrastruktur IKN tapi tidak memperhatikan bagaimana kedepannya, IKN terus berjalan tanpa mengesampingkan hak hukum adat tersebut , untuk infrastruktur yang telah berjalan di IKN terutama fasilitas Pendidikan itu harus di upayakan , dalam hal ini pemerintah harus menjadikan IKN menjadi ibukota Negara , dari segi pendidikan pada pemilik hukum adat , dengan adanya hak mereka dari kalangan hukum adat itu mereka di jamin dan di berikan hak nya , baik dari pemerintah yang sekarang maupun pemerintah yang akan datang , siapa pun presiden nya nanti. "pintanya.
Sementara dari sisi Maritim, Capten Marcelius Jayawibawa mengatakan agar pengawasan dari sisi maritim khususnya TNI Angkatan Laut untuk memprioritaskan keamanan Maritim.
" dalam hal ini saya ingin memberikan sedikit gambaran terkait dengan IKN dari sisi maritim, saya mengamati dari sisi pelabuhan ibukota kita kali ini akan di lalui atau akan di lewati alur laut Indonesia yang ke dua di mana membentang dari selat Bali sampai dengan selat Kalimantan, di depan IKN persis , menurut saya sedikit banyak menjadi perhatian bagi kita semua di mana akan banyak sekali kapal-kapal asing yang di berikan hak khusus oleh peraturan internasional maupun nasional untuk dapat melewati halaman depan ibu kota kita nantinya, ini berbeda dengan DKI , tidak mengalami hal tersebut tapi tidak di IKN , nah ketika hal ini akan ada potensi keamanan nasional yang akan kita hadapi di mana ibu kota kita dapat di lalui oleh kapal-kapal asing yang tidak perlu melaporkan dan bebas selama itu menggunakan aturan internasional, semisal dari Itali mereka bisa langsung ke Malaysia, Brunei, Philipin atau pun ke China begitu pun selanjutnya, kalau itu merupakan navigasi yang normal membutuhkan perhatian, tapi bisa di bayangkan itu kapal-kapal asing yang punya tugas khusus untuk melakukan hal negatif, ini menjadi bahaya tersendiri untuk ibu kota kita nantinya , nah angkatan laut punya PR penting untuk bisa memastikan ibu kota kita yang akan datang ini bisa kita jaga secara maksimal dari sisi maritim ."terangnya .
Alumni Lemhanas ini pun mengamati dampak kebersihan laut dan ekosistem di laut Kalimantan Timur. "Selain keamanan laut nya nya saya mengamati yang kedua apakah dampak dari pembangunan IKN apakah sudah memperhitungkan dari maritim yang ada di Kalimantan Timur itu sendiri, pembangunan di sana sudah di lakukan saat ini masyarakat di sana sedang menerima dan menikmati perubahan besar yang terjadi di Kalimantan Timur, tapi pemerintah harus wear pada biota laut yang ada di Kalimantan Timur yang harus di berikan perhatian khusus, termasuk juga bila IKN sudah beroperasi dengan baik apakah sistem pembuangan sampah sudah di perhitungkan jangan sampai terjadi seperti di DKI , di mana kita sama-sama tahu Tanjung Priok laut nya sangat tercemari oleh kegiatan-kegiatan para penduduk DKI Jakarta, laut di Priok sangat hitam kalau sekarang kita amati laut di Kalimantan Timur masih bersih . "Ucap nya
Capt Marcelius berharap kehadiran Ikan kehadiran IKN akan menjadi contoh wilayah kelautan lainnya. "mudah-mudahan menjadi contoh bagi wilayah lain , kelautan tidak tercemar walaupun di Kalimantan Timur telah menjadi Ibukota Nusantara , yang juga menjadi perhatian khusus sosial budaya lokal atau adat harus di jadikan perhatian, kita tahu di sana ada banyak sekali suku , baik suku pendatang maupun suku asli , nah ini apakah konflik budaya sudah menjadi perhatian bersama, dan ini menjadi pr yang harus di kedepankan , nah bila ini semua kita rangkum bersama , bisa kita lakukan dengan baik dan benar, harus nya pembangunan IKN , perpindahan ibukota dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara itu bukan sesuatu yang menjadi hambatan ataupun kemunduran, tapi menjadi kemajuan yang luar biasa, saya sangat menunggu beroperasi nya IKN secara penuh, mungkin setelah pemilu 2024 nanti kita akan upacara bendera pertama kali di Ibukota Nusantara ."tutupnya.
