TRAWL MEDIA INDONESIA - Ibu Kota DKI Jakarta yang akan berpindah ke Kalimantan Timur telah melalui beberapa tahapan. Infrastruktur yang saat ini telah berlangsung di IKN mendapatkan respon positif oleh seluruh masyarakat di Kalimantan Timur khususnya masyarakat hukum adat.
Dalam hal itu, Dosen dan juga Praktisi Hukum, Omay Chusmayadi menanggapinya, sebagai dosen yang juga praktisi hukum di bidang pertahanan dan hukum secara umum. Mengenai IKN dan juga mengenai hukum adat di Kalimantan Timur, kata Omay, di lihat dari sisi pertanahan bahwa pemerintah harus bisa melindungi hak-hak hukum tanah adat, yang mana hukum pertanahan Indonesia adalah hukum adat yang harus di junjung tinggi.
"Jadi pemerintah bukan semata-mata karena mengambil hukum adat saja tapi harus melindungi hak hukum adat dan harus mengacu dengan payung hukum akan tanah adat itu sendiri," ujarnya saat di temui di sebuah rumah makan di bilangan Jakarta Utara, (23/11).
Sebagai Pendidik, Omay menekankan kepada pemerintah agar memperhatikan hak hukum adat di Kalimantan Timur. "Kali ini saya mengamati soal hak anak dan keturunan masyarakat di sana terutama anak dan turunnya karena mereka itu sudah turun-temurun mempunyai hak atas tanah tersebut dan itu secara hukum Sah dan tak boleh diabaikan jangan hanya pada waktu pembangunan infrastruktur IKN tapi tidak memperhatikan bagaimana kedepannya, IKN terus berjalan tanpa mengesampingkan hak hukum adat tersebut."ucapnya.
"Untuk infrastruktur yang telah berjalan di IKN terutama fasilitas Pendidikan itu harus diupayakan, dalam hal ini pemerintah harus menjadikan IKN menjadi ibukota Negara dari segi pendidikan pada pemilik hukum adat dengan adanya hak mereka, dari kalangan hukum adat itu mereka di jamin dan di berikan hak nya, baik dari pemerintah yang sekarang maupun pemerintah yang akan datang, siapa pun presiden nya nanti,"pungkasnya.
(Red)
