Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran sebagai juru damai dalam konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menuai tanggapan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla. JK mengingatkan bahwa situasi konflik saat ini jauh lebih kompleks dan tidak mudah diselesaikan.Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026), JK menilai niat tersebut memang baik, namun realitas geopolitik yang dihadapi sangat berat.
“Ya niat, rencana itu baik saja. Tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya. Ya Palestina dengan Israel saja tidak bisa, sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika,” ujar JK.
JK juga menyinggung posisi Indonesia yang dinilainya belum setara dengan Amerika Serikat, terutama dalam konteks perjanjian kerja sama yang telah terjalin sebelumnya. Ia menyebut ada kesepakatan yang justru merugikan Indonesia.
“Dan sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian tidak seimbang yang sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu,” ucapnya.
Selain aspek diplomasi, JK turut mengingatkan dampak ekonomi yang berpotensi dirasakan Indonesia apabila konflik di Timur Tengah berkepanjangan. Menurutnya, sektor energi dan perdagangan akan terdampak signifikan.
“Iya, pertama tentu harga minyak naik. Pasti itu yang pertama. Logistik di antara Timur Tengah dan kita seluruh terputus,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa ekspor Indonesia ke Eropa juga bisa terganggu akibat ketidakpastian global.
“Ekspor kita tentu ke Eropa akan masalah karena ini semua timbul ketakutan, semua orang bersiap seperti itu. Jadi masalahnya ya kita biasanya mengimpor minyak dari Timur Tengah karena kita kekurangan, sekarang pasti stop. Jadi ekonomi kita akan terkena di situ. Hati-hati dalam waktu yang apabila ini lama. Mudah-mudahan cepat selesai,” tutup JK.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa Presiden Prabowo siap berperan sebagai mediator untuk mendorong dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Bahkan, jika mendapat persetujuan dari negara-negara terkait, Presiden disebut bersedia melakukan kunjungan langsung ke Teheran guna memfasilitasi perundingan.
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” demikian pernyataan Kemlu RI.
