Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan memprioritaskan penanganan kawasan rukun warga (RW) kumuh di wilayah padat penduduk, khususnya di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dua wilayah tersebut disebut menjadi daerah dengan jumlah RW kumuh terbanyak di Ibu Kota.
“Dengan ada beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Pramono mengatakan sejumlah kawasan padat penduduk seperti Tambora menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Ia mengaku telah meninjau langsung sejumlah kelurahan guna melihat kondisi lingkungan dan kebutuhan warga di lapangan.
“Memang beberapa itu di Barat, terutama misalnya Tambora dan sebagainya. Nanti kami akan turun untuk itu,” ujarnya.
Menurut Pramono, langkah penanganan kawasan kumuh akan mengacu pada data terbaru yang disusun bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Data tersebut nantinya digunakan sebagai dasar menentukan prioritas kebijakan dan intervensi pemerintah.
Berdasarkan pendataan terbaru, jumlah RW kumuh di Jakarta kini tercatat sebanyak 211 RW dari total 2.749 RW. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 445 RW.
Pramono menilai penurunan jumlah kawasan kumuh tersebut merupakan capaian positif di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan kompleksitas persoalan perkotaan.
“Dengan jumlah penduduk yang bertambah dan persoalan yang semakin kompleks, ada penurunan hampir 52 persen lebih, menurut saya ini hal yang luar biasa,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan proses pendataan kawasan kumuh dilakukan melalui kombinasi survei lapangan dan teknologi citra satelit agar hasil yang diperoleh lebih akurat.
“Pendataan langsung di lapangan kami kalibrasi dengan metodologi citra satelit, sehingga hasilnya lebih akurat,” ujar Widy.
Ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama BPS akan melanjutkan verifikasi terhadap ribuan RW lainnya guna memastikan kondisi terbaru sekaligus memperkuat basis data penanganan kawasan kumuh di Jakarta.
(Ris)
