-->
  • Jelajahi

    Copyright © Trawlmediaindonesia
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Gautama Wiranegara: Jangan Perlakukan Ambulans dan Massa Aksi Seperti Pelaku Kejahatan

    trawlmediaindonesia
    Kamis, 20 Agustus 2026, 15:32 WIB Last Updated 2026-08-20T08:32:36Z

     

    Trawlmediaindonesia.id

    Jakarta – Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) SBSI 92, Mayjen TNI Purn. Gautama Wiranegara, mengecam tindakan pemeriksaan terhadap ambulans kemanusiaan yang terjadi saat berada di seberang area aksi BEM Mahasiswa Se-Jakarta pada Selasa, 18 Agustus 2026.


    Gautama menilai, kewaspadaan aparat tidak boleh berubah menjadi kecurigaan berlebihan yang justru menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dicurigai.


    SBSI 92 memahami tugas aparat untuk menjaga keamanan. Namun kewenangan pemeriksaan bukanlah cek kosong untuk bertindak semaunya. Setiap tindakan aparat harus memiliki alasan yang jelas, dilakukan secara proporsional, dan tetap menghormati martabat warga.


    “Jika memang terdapat alasan keamanan sehingga ambulans perlu diperiksa, silakan. Tapi cara pemeriksaannya harus beretika dan beradab. Komunikasikan dulu dengan santun. Jelaskan apa yang dicurigai dan mengapa pemeriksaan diperlukan. Jangan langsung memperlakukan orang seperti pelaku kejahatan,” tegas Gautama, melalui keterangan resmi, Kamis (20/8/2026).


    Menurutnya, ambulans yang menjalankan fungsi kemanusiaan seharusnya diperlakukan dengan penuh kehati-hatian. Begitu pula mahasiswa, buruh, dan masyarakat yang hadir memberikan solidaritas dalam aksi tidak boleh otomatis diposisikan sebagai ancaman.


    “Jangan sampai aparat lebih cepat mencurigai daripada berkomunikasi. Jangan sampai solidaritas kemanusiaan dibaca sebagai ancaman keamanan. Ini bukan soal aparat boleh atau tidak memeriksa ambulans, tetapi soal bagaimana kekuasaan negara digunakan terhadap rakyat,” ujarnya.


    Gautama meminta pimpinan aparat terkait untuk mengevaluasi tindakan di lapangan dan memastikan pengamanan aksi tidak berubah menjadi tindakan intimidatif.


    “Aparat harus tegas terhadap ancaman, bukan tegas terhadap masyarakat yang sedang menunjukkan solidaritas. Negara membutuhkan keamanan, tetapi demokrasi juga membutuhkan rasa aman bagi warga,” pungkasnya.


    (Ida)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini