Trawlmediaindonesia.id
Jakarta – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua (FKMPP), Persaudaraan Timur Raya (PETIR), serta perwakilan DPD DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh kepada Senator asal Papua Barat, Paul Finsen Mayor (PFM). Mereka secara tegas menolak rencana pemanggilan dan pemberian sanksi oleh Badan Kehormatan (BK) DPD RI terhadap senator muda tersebut.Ketua FKMPP, Marthen Benny Maran, menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Paul Finsen Mayor adalah murni aspirasi masyarakat akar rumput di enam provinsi di Tanah Papua yang selama ini sering terabaikan.
"Selama ini kan diam semua. Tidak ada hal-hal yang menyangkut hak-hak rakyat yang diperjuangkan oleh MRP (Majelis Rakyat Papua). Terus kemudian ada putra Papua yang tampil dengan baik untuk menyampaikan aspirasi, itu berusaha untuk dikritisi maupun dikriminalisasi, itu kami tidak terima," tegas Marthen kepada wartawan saat ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (4/4/2026).
Senada dengan Marthen, Wakil Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya (PETIR), Deddy Fonataba, menilai langkah BK DPD RI yang ingin memberikan sanksi sebagai tindakan yang aneh. Menurutnya, seruan Paul Finsen untuk mengaudit anggaran Otonomi Khusus (Otsus) adalah hal yang wajar dan seharusnya didukung demi transparansi.
"Ini kan arah-arahnya karena ditakuti arah daripada penggunaan anggaran Otsus ini tidak sesuai, maka sebelum barang ini mengakar di seluruh pejabat-pejabat di Papua, ya mau MRP kek, DPD kek, DPRD kek, itu kan makanya dia menyerukan bahwa periksa atau audit anggaran Otsus di daerah Papua," ujar Deddy.
Lebih lanjut, Deddy memperingatkan bahwa pemaksaan sanksi terhadap Paul Finsen dapat memicu ketidakstabilan keamanan baik di Papua maupun di Jakarta karena besarnya dukungan masyarakat terhadap sang senator.
Dukungan juga datang dari Ketua DPD DKI Jakarta Pusat, Paulus Daniel Refassy. Ia meminta agar BK DPD RI segera membatalkan rencana pemanggilan tersebut untuk menghindari gejolak di masyarakat.
"Segera ketua BK DPD RI membatalkan semua rencana pemanggilan Senator Paul Finsen Mayor sebelum kami rakyat Papua bertindak anarkis di daerah maupun di Jakarta," tutur Paulus.
Para tokoh ini berharap lembaga negara seperti DPD RI dan MRP dapat berfungsi sebagai pengayom masyarakat dan bersikap terbuka terhadap kritik serta aspirasi yang bertujuan untuk perbaikan tata kelola di tanah Papua.
Senada dengan Marthen, Wakil Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya (PETIR), Deddy Fonataba, menilai langkah BK DPD RI yang ingin memberikan sanksi sebagai tindakan yang aneh. Menurutnya, seruan Paul Finsen untuk mengaudit anggaran Otonomi Khusus (Otsus) adalah hal yang wajar dan seharusnya didukung demi transparansi.
"Ini kan arah-arahnya karena ditakuti arah daripada penggunaan anggaran Otsus ini tidak sesuai, maka sebelum barang ini mengakar di seluruh pejabat-pejabat di Papua, ya mau MRP kek, DPD kek, DPRD kek, itu kan makanya dia menyerukan bahwa periksa atau audit anggaran Otsus di daerah Papua," ujar Deddy.
Lebih lanjut, Deddy memperingatkan bahwa pemaksaan sanksi terhadap Paul Finsen dapat memicu ketidakstabilan keamanan baik di Papua maupun di Jakarta karena besarnya dukungan masyarakat terhadap sang senator.
Dukungan juga datang dari Ketua DPD DKI Jakarta Pusat, Paulus Daniel Refassy. Ia meminta agar BK DPD RI segera membatalkan rencana pemanggilan tersebut untuk menghindari gejolak di masyarakat.
"Segera ketua BK DPD RI membatalkan semua rencana pemanggilan Senator Paul Finsen Mayor sebelum kami rakyat Papua bertindak anarkis di daerah maupun di Jakarta," tutur Paulus.
Para tokoh ini berharap lembaga negara seperti DPD RI dan MRP dapat berfungsi sebagai pengayom masyarakat dan bersikap terbuka terhadap kritik serta aspirasi yang bertujuan untuk perbaikan tata kelola di tanah Papua.
(Red)
